Komisi XI Diimbau Inisiasi Pembentukan UU untuk Atur Fintech

Indonesia Berita Berita

Komisi XI Diimbau Inisiasi Pembentukan UU untuk Atur Fintech
Indonesia Berita Terbaru,Indonesia Berita utama
  • 📰 republikaonline
  • ⏱ Reading Time:
  • 31 sec. here
  • 2 min. at publisher
  • 📊 Quality Score:
  • News: 16%
  • Publisher: 63%

Ketua DPR RI meminta Kominfo dan OJK memblokir fintech tak berizin.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua DPR RI Bambang Soesatyo menanggapi laporan Otoritas Jasa Keuangan mengenai banyaknya perusahaan pemain baru di sektor financial technology yang beroperasi secara ilegal. Bamsoet, panggilan akrabnya, meminta OJK bekerja sama dengan Ke Kementerian Komunikasi dan Informatika menindsk perusahaan fintech tersebut.

Bamsoet meminta OJK agar menekan perusahaan fintech yang baru beroperasi untuk segera mendaftarkan perusahaannya kepada OJK agar menjadi legal. Di samping itu, Bamsoet juga mengatakan, DPR menyadari adanya dorongan dari Satgas Waspada Investasi terkait pembuatan undang-undang yang mengatur teknologi finansial.

OJK sendiri menyatakan terbuka pada setiap aduan masyarakat baik tentang fintech ilegal maupun legal terdaftar. Anggota Dewan Komisioner OJK bidang Edukasi Perlindungan Konsumen, Tirta Segara menyampaikan konsumen dapat mengajukan pengaduan jika mengendus ada penyalahgunaan.

Berita ini telah kami rangkum agar Anda dapat membacanya dengan cepat. Jika Anda tertarik dengan beritanya, Anda dapat membaca teks lengkapnya di sini. Baca lebih lajut:

republikaonline /  🏆 16. in İD

Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama

Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.

Komisi IX Imbau Jemaah Haji Jaga KesehatanKomisi IX Imbau Jemaah Haji Jaga Kesehatan
Baca lebih lajut »

Komisi IX Soroti Tingginya Kasus Stunting di KaltengKomisi IX Soroti Tingginya Kasus Stunting di Kalteng
Baca lebih lajut »

Komisi VI DPR Bakal Panggil Direksi Lama PT Asuransi JiwasrayaKomisi VI DPR Bakal Panggil Direksi Lama PT Asuransi JiwasrayaKomisi VI DPR akan memanggil direksi lama PT Asuransi Jiwasraya untuk meminta keterangan soal kebijakan investasi yang telah mengakibatkan perseroan mengalami kesulitan likuiditas hingga saat ini. KomisiVIDPR
Baca lebih lajut »

Komisi DPR III Dorong Kejati NTT Tegakkan Hukum ProfesionalKomisi DPR III Dorong Kejati NTT Tegakkan Hukum Profesional
Baca lebih lajut »

Wakil Ketua Komisi II DPR Dukung Wacana Larang Mantan Koruptor NyalonWakil Ketua Komisi II DPR Dukung Wacana Larang Mantan Koruptor NyalonWakil Ketua Komisi II DPR Ahmad Riza Patria menyambut baik wacana eks-koruptor dilarang nyalon.
Baca lebih lajut »

Mendagri Cek Pancasila di FPI, Komisi II DPR: Pemerintah Harus BijakMendagri Cek Pancasila di FPI, Komisi II DPR: Pemerintah Harus BijakKemendagri akan mengecek ada atau tidak Pancasila di AD/ART Ormas FPI terkait perpanjangan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) Ormas.
Baca lebih lajut »



Render Time: 2025-02-28 23:08:14