Komisi X DPR DPR meinta pemerintah mencermati perkembangan pandemi virus corona sebelum menyatakan siswa kembali bersekolah. siswakembalibersekolah
jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua Komisi X DPR Abdul Fikri Faqih meminta pemerintah mencermati proses penerimaan peserta didik baru dan wacana siswa kembali ke sekolah di tengah pandemi COVID-19. Menurut Fikri, saat ini perkembangan pandemi masih belum menunjukkan normal, kecuali ada data yang mampu meyakinkan bahwa kondisi sudah aman. Fikri memberi syarat apabila pemerintah berniat membuka kembali sekolah dengan sistem tatap muka.
Fikri menjelaskan yang dimaksud “baik” ialah angka-angka terkait pasien yang positif, orang dalam pemantauan , maupun pasien dalam pengawasan menurun signifikan. “Idealnya mendekati nol pertumbuhan pasien baru positif Covid-19,” tegasnya.Baca Juga: Politikus Partai Keadilan Sejahtera itu menjelaskan lagi yang dimaksud “benar” ialah data yang digunakan sebagai acuan kebijakan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan keilmuan.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Raker dengan Komisi X DPR RI, Menpora Paparkan Realokasi Anggaran terkait Pandemi COVID-19Keputusan Raker, Komisi X DPR RI menyetujui pemotongan anggaran Kemenpora RI pada APBN TA 2020. KemenporaRI
Baca lebih lajut »
Komisi VIII DPR Minta Relaksasi Rumah Ibadah Segera DilakukanRelaksasi rumah ibadah diminta dilakukan karena banyak tuntutan dari warga yang sudah lama tidak ke masjid.
Baca lebih lajut »
Alasan Ketua Komisi VIII DPR Minta Relaksasi Rumah Ibadah |Republika OnlineKetua Komisi VIII DPR mempertimbangkan psikologi masyarakat untuk beribadah.
Baca lebih lajut »
Soal UKT, Komisi X DPR RI Dorong Kampus Cari Formula |Republika OnlineSebanyak 200 mahasiwa Undip terpaksa meminta keringanan pembayaran UKT.
Baca lebih lajut »
Komisi IX DPR Soroti Pelonggaran PSBB di Indonesia: Bisa Jadi PSBK'Saya khawatir pelonggaran ini kalau dilakukan definisi PSBB itu berubah, misal kalau dikurangin, itu bukan pembatasan sosial berskala besar (PSBB), itu jadi pembatasan sosial berskala kecil (PSBK),' kata Saleh Partaonan Daulay. PSBB
Baca lebih lajut »
DPR Sepakati Perppu Corona Jadi UU, Cuma PKS yang TolakDPR menyepakati Perppu Corona untuk menjadi Undang-undang dalam Rapat Paripurna, Selasa (12/5).
Baca lebih lajut »