Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda menyebutproses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di sejumlah daerah ricuh.
Liputan6.com, Jakarta - Ia lantas meminta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan segera turun tangan untuk menjamin transparansi PPDB yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan di tingkat provinsi maupun Kabupaten/Kota.
Huda menjelaskan daerah memang diberikan kewenangan untuk menentukan aturan PPDB berbasis zonasi agar lebih fleksibel. Kendati demikian, otoritas daerah harus tetap mengacu Kemendikbud. "Harusnya aturan dari daerah tetap merujuk pada proporsi tersebut sehingga PPDB tetap dalam koridor aturan nasional meskipun tetap memperhatikan keragaman kondisi daerah," katanya.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Masalah Guru Honorer, Ketua Komisi X DPR: Mas Menteri, Tolong yaKomisi X DPR mendesak Mendikbud Nadiem Makarim memprioritaskan penyelesaian masalah guru honorer. guruhonorer
Baca lebih lajut »
Komisi II DPR Ingatkan KPU Hati-hati Terapkan PKPU Pilkada |Republika OnlineKomisi II DPR ingatkan KPU untuk berhati-hati menerapkan PKPU Pilkada serentak
Baca lebih lajut »
Raker Bersama Komisi I DPR, Menkominfo Bahas RKA/RKP 2021Menkominfo memaparkan mengenai rencana kerja dan anggaran serta beberapa isu aktual bidang komunikasi dan Informatika.
Baca lebih lajut »
Debat Menteri Yasonna dan Komisi III DPR soal Kelanjutan RUU KUHPNasib kelanjutan pembahasan Rancangan Undang-Undang Pemasyarakatan (RUU PAS) dan RUU KUHP menjadi salah satu topik hangat dalam rapat kerja antara Komisi III DPR dengan Menkum HAM Yasonna Hamonangan Laoly, Senin (22/6). RUUKUHP
Baca lebih lajut »
Komisi X DPR: PAUD Sepi Peminat di Masa Pandemi CoronaKomisi X DPR mendapat laporan dari daerah bahwa tak ada orang tua yang mendaftarkan anaknya ke PAUD selama masa pandemi virus corona.
Baca lebih lajut »
Komisi II DPR Setujui Aturan Protokol Kesehatan Pilkada Serentak 2020Komisi II DPR setujui PKPU dan Peraturan Bawaslu terkait penerapan protokol kesehatan pada Pilkada Serentak 2020. PilkadaSerentak2020
Baca lebih lajut »