Komisi X DPR Buka Suara Soal Wacana PPDB Zonasi Dihapus

Pemerintah Berita

Komisi X DPR Buka Suara Soal Wacana PPDB Zonasi Dihapus
Porsi PpdbDprPrinsip Keadilan
  • 📰 detikcom
  • ⏱ Reading Time:
  • 85 sec. here
  • 29 min. at publisher
  • 📊 Quality Score:
  • News: 128%
  • Publisher: 51%

Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka minta sistem PPDB Zonasi dihapus. Begini tanggapan Komisi X DPR.

Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka meminta Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu'ti untuk menghapus jalur zonasi dalam sistem Penerimaan Peserta Didik Baru . Ketua Komisi X DPR Hetifah Sjaifudian buka suara.

Hetifah awalnya bicara terkait alasan adanya zonasi dalam PPDB. Menurutnya, jalur ini untuk mengurangi ketimpangan kualitas sekolah hingga mencegah diskriminasi."Zonasi diperkenalkan untuk mendekatkan akses pendidikan, mengurangi ketimpangan kualitas sekolah, dan mencegah diskriminasi.

"Mendengar pendapat publik dan stakeholder, dengan mengundang para pemangku kepentingan, termasuk Mendikdasmen, dinas-dinas pendidikan, guru, orang tua siswa, dan pemerhati pendidikan, untuk membahas efektivitas zonasi serta keluhan masyarakat," paparnya.Apabila ingin mengubah sistem zonasi, lanjut Hetifah perlu adanya peningkatan kualitas sekolah. Ia beranggapan jika pemicu tidak berjalan lancarnya PPDB zonasi karena kualitas pendidikan yang tidak merata.

"Mendorong peningkatan kualitas pendidikan merata. Masalah utama yang memicu kritik terhadap zonasi adalah ketimpangan kualitas antar sekolah. Terkait ini, Komisi X mendesak pemerintah mempercepat pemerataan sarana dan prasarana pendidikan," jelasnya.Selain itu, Hetifah menilai perlu ada alternatif lain jika jalur zonasi akan dihapus. Dia menganggap perlu adanya alternatif lebih adil, seperti seleksi berbasis nilai atau penambahan kuota afirmasi.

"Jika sistem zonasi dianggap tidak efektif, maka diperlukan alternatif yang lebih adil, seperti seleksi berbasis nilai atau dengan tambahan kuota afirmasi bagi siswa dari keluarga tidak mampu ," ujar dia."Langkah mendesak adalah memastikan kebijakan pendidikan tetap menjunjung prinsip keadilan, aksesibilitas, dan peningkatan mutu pendidikan. Zonasi tidak semestinya langsung dihapus tanpa solusi yang lebih baik," imbuhnya.

Berita ini telah kami rangkum agar Anda dapat membacanya dengan cepat. Jika Anda tertarik dengan beritanya, Anda dapat membaca teks lengkapnya di sini. Baca lebih lajut:

detikcom /  🏆 29. in İD

Porsi Ppdb Dpr Prinsip Keadilan Ppdb Hetifah Sjaifudian Pendidikan Sekolah Diskriminasi Pemerataan Ketimpangan Kebijakan Pendidikan Mendikdasmen Detiknews Abdul Mu ' Ti Sistem Ppdb Zonasi Didik Siswa Jalur Zonasi Alternatif Zonasi Zonasi Pemicu Afirmasi Tambahan Kuota Ppdb Zonasi Gibran Rakabuming Raka Komisi X Dpr

Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama

Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.

Gibran Minta PPDB Jalur Zonasi Dihapus, DPR Tawarkan 3 SkemaGibran Minta PPDB Jalur Zonasi Dihapus, DPR Tawarkan 3 SkemaKomisi X DPR RI meminta adanya kajian lebih mendalam PPDB jalur zonasi. Termasuk memberi tiga skema pilihan.
Baca lebih lajut »

DPR: Penghapusan PPDB Zonasi harus pertimbangkan beragam aspirasiDPR: Penghapusan PPDB Zonasi harus pertimbangkan beragam aspirasiKomisi X DPR RI memandang penghapusan sistem zonasi sekolah dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) harus mempertimbangkan beragam aspirasi, mulai dari ...
Baca lebih lajut »

Ditempatkan di Komisi X DPR RI, Denny Cagur Soroti Sistem Zonasi SekolahDitempatkan di Komisi X DPR RI, Denny Cagur Soroti Sistem Zonasi SekolahDenny Cagur ditempatkan di Komisi X DPR RI, Denny cagur perjuangkan sistem zonasi sekolah dikaji lagi oleh kementerian terkait agar lebih kompetitif bagi para siswa
Baca lebih lajut »

Daftar Artis Anggota DPR serta Komisi yang Ditempatinya, Ahmad Dhani dan Once di Komisi XDaftar Artis Anggota DPR serta Komisi yang Ditempatinya, Ahmad Dhani dan Once di Komisi XSebanyak 23 anggota DPR berlatar belakang artis telah bertugas di masing-masing komisi.
Baca lebih lajut »

Komisi XIII dan Komisi X DPR Setuju Proses Naturalisasi Kevin Diks, Estella Loupatty, dan Noa LeatomuKomisi XIII dan Komisi X DPR Setuju Proses Naturalisasi Kevin Diks, Estella Loupatty, dan Noa LeatomuDisetujui Komisi XIII-Komisi X DPR, proses naturalisasi Kevin Diks, Estella Loupatty, dan Noa Leatomu akan berlanjut ke tahap berikutnya.
Baca lebih lajut »

Anggota DPR: Panja Komisi III DPR dibentuk tak hanya soal Tom LembongAnggota DPR: Panja Komisi III DPR dibentuk tak hanya soal Tom LembongAnggota Komisi III DPR RI Nasir Djamil mengatakan Panitia Kerja (Panja) Penegakan Hukum yang dibentuk oleh Komisi III DPR RI tidak akan spesifik hanya ...
Baca lebih lajut »



Render Time: 2025-02-14 23:18:54