Komisi X DPR melaksanakan rapat kerja bersama Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim membahas uang kuliah tunggal
Susasana Rapat Kerja Komisi X DPR bersama Mendikbudristek Nadiem Makarim di Gedung Nusantara I, Komplek Parlemen, Senayan, Selasa /RMOL
Dia menanyakan jika kenaikan itu sepengetahuan Kemendikbudristek, apakah lembaga yang dipimpin Nadiem itu memberikan persetujuan atau tidak. Yang kedua, lanjut Syaiful Huda, Komisi X ingin mendapatkan penjelasan secara detail terkait dengan pengelolaan manajemen bantuan operasional yang selama ini diberikan kepada pihak kampus.
"Pertanyaanya jangan sampai, lalu malah direspons dengan sikap pejabat Kemendikbud yang menempatkan sebagai tersier education itu artinya mau lepas tangan enggak boleh," tegasnya.
Komisi X DPR Nadiem Makarim Kemendikbudristek
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Komisi X DPR Panggil Nadiem Makarim Bahas Kenaikan UKT Kampus Hari Ini, Selasa 21 Mei 2024Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda menyatakan, pihaknya ingin meminta keterangan lengkap dari Menteri Nadiem terkait kenaikan UKT di berbagai perguruan tinggi negeri.
Baca lebih lajut »
Diam-diam Rapat Bahas Revisi UU MK di Masa Reses, Begini Kata Pimpinan DPRPimpinan DPR mengaku izinkan Komisi III untuk rapat bahas revisi UU MK di masa reses.
Baca lebih lajut »
Nadiem Makariem Bakal Dipanggil Komisi X DPR Buntut Kenaikan UKTMenurut dia, harus ditelusuri lebih jauh soal UKT yang mengalami kenaikan drastis. Pasalnya hal ini menuai protes dari para mahasiswa lantaran membebani.
Baca lebih lajut »
Komisi X DPR: Kalau Saya Jadi Nadiem, Saya Sudah Mengundurkan DiriSekretaris Dirjen Pendidikan Tinggi Kemendikbudristek Tjitjik Sri Tjahjani menyebut pendidikan tinggi merupakan tersier dalam rangka menanggapi polemik tingginya Uang Kuliah
Baca lebih lajut »
Komisi II DPR Bahas 2 Rancangan PKPUJPNN.com : Komisi II DPR menggelar rapat kerja dengan Kemendagri, KPU, Bawaslu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).
Baca lebih lajut »
Komisi I DPR Bakal Undang Dewan Pers dan Pegiat Media Bahas RUU PenyiaranDRAF rancangan revisi Undang-Undang Penyiaran RUU Penyiaran menuai kritik keras dari publik terutama para pegiat dan pelakon jurnalistik
Baca lebih lajut »