Ketua Komisi X DPR Hetifah Sjaifudian mengatakan, aparat kepolisian harus membedakan perlakuan antara siswa yang tawuran dengan pelaku kriminal.
Menurut Hetifah, seharusnya aparat kepolisian memiliki standar operasional prosedur untuk menangani siswa yang terlibat perkelahian.
"Orang anak tawuran itu seperti juga misalnya kalau kita menghadapi katakanlah ada pertandingan sepak bola gitu ya ada dua, kan beda aparat keamanan menanganinya," lanjut dia. Politisi Partai Golkar ini juga melihat perlunya ada komunikasi dengan aparat terkait penanganan kasus kenakalan remaja. "Nah inilah yang mungkin membutuhkan satu komunikasi yang lebih baik lagi ke depannya gitu ya dari aparat untuk bisa menangani kasus-kasus kenakalan remaja ataupun juga kasus-kasus tawuran," jelas Hetifah.
Sekolah Komisi X Pelaku Kriminal Siswa Tawuran Hetifah Sjaifudian Indonesia Harus Ada SOP Dari Aparat Harus Ada SOP Dari Aparat
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Pembentuk UU Diingatkan Hati-hati Susun Revisi UU PemiluPimpinan DPR memastikan undang-undang harus dibicarakan antara pemerintah dan DPR sehingga tidak bisa DPR saja.
Baca lebih lajut »
Komisi III DPR Minta Aparat Penegak Hukum Prioritaskan Kasus BaruKomisi III DPR meminta aparat penegak hukum untuk memprioritaskan pengusutan dan penanganan kasus-kasus korupsi baru guna mendukung roda pemerintahan baru
Baca lebih lajut »
Soroti Kasus Gunawan Sadbor, Anggota Komisi III DPR Minta Aparat Tindak Juga Artis yang Promosikan JudolKasus promosi judi online oleh publik figur ini harus menjadi peringatan keras bagi semua pihak.
Baca lebih lajut »
Komisi III DPR Minta PPATK Sinergi dengan Aparat Penegak Hukum Berantas JudolGold
Baca lebih lajut »
Kata Anggota Komisi III DPR soal Pimpinan KPK Didominasi Aparat Penegak HukumAnggota Komisi III DPR, Nasir Djamil, mengatakan tidak ada aturan khusus soal komposisi dan latar belakang pimpinan KPK.
Baca lebih lajut »
Pramono Minta Aparat Harus Netral di Pilkada: Semuanya Harus AdilCalon gubernur Jakarta nomor urut 3, Pramono Anung meminta seluruh penyelenggara Pilkada serentak 2024 harus bersikap netral.
Baca lebih lajut »