Badan Anggaran DPR RI mengungkapkan Rp111 triliun atau 16 dari anggaran pendidikan tahun 2023 tidak terealisasi
Fahmi Sirma bertekad membangun literasi warga lewat pusat arsip masyarakat adat Hitu, sementara Lodimeda merintis museum digital untuk kebudayaan Sabu.sebesar Rp111 triliun atau setara 16% yang tidak terealisasi dari pagu Anggaran Belanja dan Pendapatan Negara Tahun Anggaran 2023. Macan Effendi menyatakan sudah mengusulkan agar Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Teknologi menggelar audit bersama dengan K/L dan non K/L terkait yang turut memperoleh 20% anggaran pendidikan dari APBN.
Penempatan anggaran pendidikan lainnya masuk melalui Pembiayaan termasuk Dana Abadi Pendidikan yakni sebesar Rp15 triliun, di bawah wewenang Kementerian Agama. Selanjutnya, sebanyak Rp47,31 triliun disebar ke beberapa K/L yang memiliki program pendidikan.Politisi Fraksi Partai Demokrat itu mengatakan besarnya anggaran pendidikan tersebut berbanding terbalik dengan minimnya kondisi layanan pendidikan.
Pemerintah dinilai tidak serius mengurus program transportasi berkelanjutan, seiring terus turunnya pagu anggaran untuk sektor itu, yang hanya Rp24,8 triliun pada RAPBN 2025.
Dede Yusuf Kemendikbudristek Audit Bersama Reformulasi Kebijakan Kesenjangan Pendidikan Panja Pembiayaan Pendidikan DPR RI.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
HAPUA Audit Summit 2024: PLN Perkuat Audit Internal untuk Akselerasi Transisi EnergiPLN melihat bahwa peran audit internal semakin penting untuk menghadapi berbagai tantangan transisi energi.
Baca lebih lajut »
Sampah Menumpuk hingga 9 Meter di TPA Gili Trawangan, KPK Dorong Perbaikan Tata KelolaPermasalahan sampah di Gili Trawangan belum terurai, Komisi Pemberantasan Korupsi dorong perbaikan tata kelola.
Baca lebih lajut »
Anggota Komisi V DPR RI Sigit Sosiantomo Dorong Standardisasi UPPKB untuk Operasi 24 Jam Tanpa KemacetanSigit Sosiantomo Anggota Komisi V DPR RI menekankan pentingnya standardisasi di UPPKB Tomo Sumedang Jawa Barat untuk memastikan operasional 24 jam tanpa menimbulkan kemacetan
Baca lebih lajut »
Komisi X minta Kemendikbud lakukan audit pembangunan sarprasSejumlah anggota Komisi X DPR RI meminta Kemendikbudristek berkoordinasi dengan Kementerian PUPR agar melakukan audit terkait implementasi program pembangunan ...
Baca lebih lajut »
Komisi X DPR Desak Sekolah Kedinasan Tak Gunakan Anggaran PendidikanPendidikan tinggi kedinasan seharusnya didanai oleh anggaran dari kementerian atau lembaga pemerintah non-kementerian yang menyelenggarakan sekolah tersebut.
Baca lebih lajut »
Komisi V berkomitmen perjuangkan kenaikan anggaran Kemendes PDTTKomisi V DPR RI menyatakan berkomitmen bersama Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) memperjuangkan kenaikan ...
Baca lebih lajut »