Komisi VIII DPR mengungkap soal simpang siur data kemiskinan saat rapat kerja dengan pemerintah. Datakemiskinan
jpnn.com, JAKARTA - Data kemiskinan di Indonesia masih simpang siur, belum satu pintu. Komisi VIII DPR pun ingin pemerintah memiliki satu data saja soal kemiskinan. Ketua Komisi VIII DPR Yandri Susanto menyatakan bahwa berdasarkan data Badan Pusat Statistik 2019, angka kemiskinan tercatat sebanyak 24,79 juta, atau 9,2 persen lebih. Namun, Yandri menegaskan, dengan adanya bencana nonalam Covid-19, jumlah itu akan meningkat.
Baca Juga: "Sudah saatnya pemerintah memiliki satu data kemiskinan yang menjadi rujukan kementerian/lembaga, dan segera adanya sinkronisasi data masing-masing kementerian/lembaga," kata Yandri.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Komisi VIII DPR: Bukan Dihapus, RUU PKS Digeser ke Prolegnas Prioritas 2021Wakil Ketua Komisi VIII DPR, Marwan Dasopang, menyatakan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS) tidak dihapus begitu saja dari daftar Prolegnas | Nasional
Baca lebih lajut »
Komisi II DPR Gelar Rapat dengan Pakar Bahas Revisi UU PemiluKomisi II DPR RI menggelar rapat dengar pendapat umum (RDPU) dengan para pakar terkait penyusunan draf revisi UU Pemilu.
Baca lebih lajut »
Rapat Komisi IX, Menkes Jelaskan soal Rendahnya Realisasi Anggaran Penanganan Covid-19Total anggaran penanganan Covid-19 di bidang kesehatan sebesar Rp 87,55 triliun. Namun, hanya Rp 25,73 triliun yang dikelola Kemenkes.
Baca lebih lajut »
Wakil Ketua Komisi VII DPR: Ada 10 Orang Positif Covid-19 di Gedung DPRAlex Noerdin mengimbau agar agenda rapat yang tengah berlangsung tetap mematuhi protokol kesehatan yang ada
Baca lebih lajut »
Komisi IX DPR Kritisi Serapan Anggaran Kemenkes RendahSaat ini serapan anggaran Kementerian Kesehatan (Kemenkes) pada APBN Tahun 2020 masih rendah dan berada pada posisi 47%.
Baca lebih lajut »