Anggota Komisi VIII DPR RI Abdul Fikri Faqih menyampaikan pihaknya meminta pemerintah agar segera memfungsikan Badan Penyelenggara Haji (BPH) untuk persiapan ...
Arsip - Suasana Rapat Kerja Komisi VIII bersama Menteri Agama Nasaruddin Umar dan Kepala Badan Penyelenggara Haji Mochamad Irfan Yusuf di Kompleks Parlemen Jakarta, Rabu . ANTARA/Tri Meilani Ameliya.
“Kami di Komisi VIII DPR RI mendesak untuk memastikan bahwa BPH ini harus sudah jalan, adapun statusnya seperti apa, apakah masih nempel dengan Dirjen PHU atau berdiri sendiri, ini yang perlu disepakati," kata pria yang akrab disapa Fikri itu dalam keterangan yang dikonfirmasi di Jakarta, Jumat. Dalam rapat tersebut, kata Fikri menambahkan, Komisi VIII DPR RI juga mendesak agar rincian anggaran BPH segera dibuat dan dipaparkan ke Komisi VIII.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Komnas Haji Desak Komisi VIII DPR RI Segera Bahas Biaya Haji 2025Pemerintah dan DPR didesak oleh Komnas Haji untuk segera membahas biaya haji 2025.
Baca lebih lajut »
DPR Setujui BPH dan BPJPH Jadi Mitra Komisi VIIIBerita DPR Setujui BPH dan BPJPH Jadi Mitra Komisi VIII terbaru hari ini 2024-11-20 04:58:03 dari sumber yang terpercaya
Baca lebih lajut »
Komisi VIII DPR minta travel umrah jangan goda jamaah calon hajiKomisi VIII DPR RI meminta travel umrah atau biro perjalanan umrah jangan menggoda jamaah calon haji terdaftar Sistem Informasi dan Komputerasi Haji Terpadu ...
Baca lebih lajut »
Respon Perubahan Kebijakan Pemerintah Arab Saudi, Ketua Komisi VIII DPR Minta Revisi UU Haji Perlu DikebutBerita Respon Perubahan Kebijakan Pemerintah Arab Saudi, Ketua Komisi VIII DPR Minta Revisi UU Haji Perlu Dikebut terbaru hari ini 2024-11-08 18:38:29 dari sumber yang terpercaya
Baca lebih lajut »
Ketua Komisi VIII DPR: Revisi UU Haji perlu dikebutKetua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang menekankan revisi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah perlu dikebut demi ...
Baca lebih lajut »
Komisi VIII tunda rapat dengan Menteri Agama bahas biaya haji 2025Komisi VIII DPR RI menunda rapat dengan Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar dengan agenda membahas Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) Tahun 2025, ...
Baca lebih lajut »