Komisi VIII menilai pernyataan Muhadjir itu telah menyakiti perasaan masyarakat Indonesia yang saat ini sedang terpuruk. Berikut penjelasannya: Kemiskinan MuhadjirEffendy
"Ya jadi, menurut saya, itu sangat disayangkan seorang Menko berbicara seperti itu. Teorinya atau kesimpulannya dari mana? Atau sudah ada semacam penelitian secara serius atau belum?" kata Ketua Komisi VIII Yandri Susanto kepada wartawan, Selasa .
"Jadi, menurut saya, itu terlalu menyakitkan hati bagi kaum miskin di Indonesia. Dan sejatinya Menko nggak boleh ngomong begitu. Dia harus membesarkan hati orang untuk bangkit dari keterpurukan," imbunya.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Komisi X DPR Minta Pemerintah Alokasikan Dana Darurat PendidikanDana darurat Pendidikan dinilai menjadi salah satu solusi percepatan penyerapan anggaran Covid-19 yang dikeluhkan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Baca lebih lajut »
Komisi IX DPR Minta Anji-Hadi Pranoto Minta Maaf ke Publik!'Klarifikasi menjadi sangat penting agar jelas duduk persoalan yang sebenarnya. Selain itu, mereka juga harus meminta maaf kepada masyarakat luas,' kata Saleh. Anji HadiPranoto
Baca lebih lajut »
Komisi A DPRD DKI Dorong Pemprov DKI Sedia Wifi Gratis Buat Belajar Jarak JauhPolitikus PAN di DPRD DKI itu mengemukakan bahwa Wifi gratis diperlukan khususnya bagi warga-warga di pemukiman padat.
Baca lebih lajut »
Komisi X Desak Kemendikbud Ajukan Dana Darurat Pendidikan |Republika OnlineKomisi X DPR menilai dana darurat pendidikan untuk tangani masalah pendidikan.
Baca lebih lajut »
Mendesak, Komisi I Klaim Sudah Ngebut Bahas RUU PDP'Kami di komisi I juga telah melakukan RDPU secara maraton. Mulai dengan akademisi, asosiasi pelaku usaha, lalu juga koalisi masyarakat sipil untuk memberikan masukan-masukan,' ujar Anggota Komisi I DPR, Christina Aryani, Selasa (4/8).
Baca lebih lajut »
Komisi B DPRD: Di Era Anies Kebijakan Semakin TertutupBelum ada penjelasan memadai dari Pemprov DKI khususnya Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan PT Pembangunan Jaya Ancol terkait kebijakan reklamasi Ancol.
Baca lebih lajut »