Ia mengatakan program Kemensos itu di antaranya program keluarga harapan (PKH) bantuan nontunai, seperti kartu sembako hingga bantuan sosial tunai yang jumlahnya cukup besar.
KOMISI VIII DPR RI memantau pelaksanaan program Kementerian Sosial saat kunjungan kerja di Provinsi Kalimantan Timur.''Kami ingin memastikan apakah program tersebut sudah terdistribusi dengan baik, termasuk apakah sudah tepat sasaran atau tidak,'' kata Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI TB Ace Hasan Syadzily dalam keterangan tertulis di Jakarta, Rabu .
Ace berharap pengawasan dapat dilakukan seluruh pihak, termasuk Dinas Sosial Daerah setempat maupun masyarakat umum. Mengingat, peran Kementerian Sosial dalam menyalurkan bantuan ini tidak dapat dilakukan seorang diri sehingga butuh keterlibatan seluruh pihak untuk dapat memantau jalannya distribusi bantuan-bantuan tersebut.Dia meminta jika ada penerima bantuan yang tidak seharusnya menerima, maka segera melaporkan kepada Kementerian Sosial untuk diperbarui datanya.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Komisi IV DPR : Ketersediaan Pangan Strategis di Sultra Aman TerkendaliAnggota komisi IV DPR RI, Andi Akmal menekankan perlunya mapping sentra-sentra kedelai dan stimulus apa yang bisa diberikan ke petani
Baca lebih lajut »
Komisi IV DPR: Ketersediaan Pangan Strategis di Sultra Aman Terkendalil |Republika OnlineSecara umum pangan pokok yang dihasilkan petani di Sultra tersedia semua.
Baca lebih lajut »
Komisi III DPR Soroti Permasalahan Judi dan Peredaran Narkoba di RiauTim Kunjungan Reses Komisi III DPR RI menyoroti sejumlah permasalahan di Provinsi Riau, di antaranya terkait maraknya judi saat bulan Ramadan
Baca lebih lajut »
Komisi II DPR Dicurhati Walikota Sukabumi Honor PPPK Dibebankan ke Daerah | merdeka.comWali Kota Sukabumi, Achmad Fahmi mengungkapkan, ada beberapa topik yang menjadi pembahasan antara pihaknya dan Komisi II.
Baca lebih lajut »
Relokasi PKL Malioboro, Komisi X DPR Apresiasi Pemkot YogyakartaRelokasi dan penataan pedagang kaki lima (PKL) Malioboro ke Teras Malioboro 1 dan 2 yang tidak menimbulkan masalah oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta.
Baca lebih lajut »
Anggota Komisi IX DPR Minta Kemnaker Sanksi Tegas Perusahaan Tak Bayar THRAnggota Komisi IX DPR RI Elva Hartati mengingatkan, pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan harus segera dibayarkan kepada pekerja perusahaan
Baca lebih lajut »