Komisi VIII DPR Minta Kemensos Benahi Data Kemiskinan | Republika Online

Indonesia Berita Berita

Komisi VIII DPR Minta Kemensos Benahi Data Kemiskinan | Republika Online
Indonesia Berita Terbaru,Indonesia Berita utama
  • 📰 republikaonline
  • ⏱ Reading Time:
  • 15 sec. here
  • 2 min. at publisher
  • 📊 Quality Score:
  • News: 9%
  • Publisher: 63%

Jadikan pembenahan data kemiskinan tersebut tonggak sejarah pemerintahan saat ini.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Ketua Komisi VIII DPR Yandri Susanto meminta Kementerian Sosial membenahi data kemiskinan yang ada saat ini. Hal tersebut ia sampaikan sebelum membuka rapat kerja antara Komisi VIII dengan Kemensos, Rabu .

"Kami yakin itu bukan kesalahan Kemensos, mana mungkin mensos tahu nama langsung per orang di tingkat desa. Nah ini di mana, apa di tingkat desanya kita perbaiki, di tingkat kecamatannya, di kabupaten, sehingga data itu benar-benar bisa dipertangungjawabkan," jelasnya.

Berita ini telah kami rangkum agar Anda dapat membacanya dengan cepat. Jika Anda tertarik dengan beritanya, Anda dapat membaca teks lengkapnya di sini. Baca lebih lajut:

republikaonline /  🏆 16. in İD

Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama

Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.

Komisi VIII DPR Segera Gelar Rapat dengan Menag Bahas Haji |Republika OnlineKomisi VIII DPR Segera Gelar Rapat dengan Menag Bahas Haji |Republika OnlineKomisi VIII akan merespons keputusan Arab Saudi batasi haji.
Baca lebih lajut »

Komisi X DPR Minta Mendikbud Pantau Langsung Proses PPDBKomisi X DPR Minta Mendikbud Pantau Langsung Proses PPDBKetua Komisi X DPR RI Syaiful Huda menyebutproses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di sejumlah daerah ricuh.
Baca lebih lajut »

Ketua Komisi VIII Sarankan Menag Revisi KMA Pembatalan Haji |Republika OnlineKetua Komisi VIII Sarankan Menag Revisi KMA Pembatalan Haji |Republika OnlineRevisi KMA pembatalan haji menyusul kebijakan haji terbatas Arab Saudi.
Baca lebih lajut »

Komisi VIII Setujui Tambahan Anggaran BNPB Sebesar Rp 51 MiliarKomisi VIII Setujui Tambahan Anggaran BNPB Sebesar Rp 51 MiliarAce mengatakan, Komisi VIII juga menerima pagu indikatif BNPB tahun 2021 sebesar Rp 715.431.113.000.\n\n
Baca lebih lajut »

Raker Bersama Komisi I DPR, Menkominfo Bahas RKA/RKP 2021Raker Bersama Komisi I DPR, Menkominfo Bahas RKA/RKP 2021Menkominfo memaparkan mengenai rencana kerja dan anggaran serta beberapa isu aktual bidang komunikasi dan Informatika.
Baca lebih lajut »



Render Time: 2025-02-27 06:41:04