Komisi VII DPR RI memanggil Direktur Utama PT Pertamina Hulu Energi (PHE) Chalid Said siang ini.
Achmad Dwi Afriyadi -Komisi VII DPR RI memanggil Direktur Utama PT Pertamina Hulu Energi Chalid Said siang ini. Ia dipanggil untuk rapat dengar pendapat membahas strategi peningkatan lifting migas.
Wakil Ketua Komisi VII Eddy Soeparno bertindak sebagai pemimpin dan membuka rapat ini. Dia mengatakan, rapat ini dihadiri oleh 7 anggota dari 6 fraksi sehingga telah memenuhi kuorum. "Berdasarkan data sekretariat anggota Komisi VII yang telah hadir berjumlah 7 anggota dari 6 fraksi yang ada sehingga dalam hal ini kuorum sebagaimana ditentukan telah terpenuhi," katanya membuka rapat di Komisi VII Jakarta, Rabu .Dia mengatakan, setiap rapat di DPR bersifat terbuka kecuali dinyatakan tertutup. Pada kesempatan itu, Eddy meminta persetujuan anggota agar rapat digelar secara terbuka.
"Saat ini PHE telah memberikan kontribusi nasional domestik untuk minyak bumi sebesar 68% dan gas bumi 34%," katanya.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Ketua Komisi VII DPR apresiasi PLN jaga pasokan listrik pada RamadhanKomisi VII DPR RI mengapresiasi upaya PLN dalam memberikan pasokan listrik yang andal dan aman selama Ramadhan dan Idul Fitri 2024, khususnya di wilayah kerja ...
Baca lebih lajut »
Idul Fitri, PLN UID S2JB Paparkan Kesiapan Pasokan Listrik kepada Komisi VII DPR RIHadapi Ramadan dan Idul Fitri 1445 H, PLN UID S2JB Paparkan Kesiapan Pasokan Listrik pada Kunjungan Spesifik Komisi VII DPR RI
Baca lebih lajut »
Komisi VII DPR Pertanyakan Pencabutan Ribuan IUP dengan SK dari Menteri Investasi"Ini kalau kita baca sangat jelas bahwa kewenangan pencabutan sepertinya ada di tangan Menteri Investasi," imbuh Mulyanto.
Baca lebih lajut »
Komisi VII Minta Penjelasan Menteri ESDM Terkait Pencabutan IUP oleh BahlilDalam UU Minerba (Mineral dan Batubara) No.3 Tahun 2020, Pasal 116 tercantum bahwa yang melakukan pencabutan IUP adalah menteri yang terkait dengan pertambangan Minerba bukan menteri investasi.
Baca lebih lajut »
Dinilai Tidak Jelas, Komisi VII Minta BPK Audit Program Rice Cooker GratisANGGOTA Komisi VII DPR RI M Nasir mempertanyakan program alat memasak berbasis listrik AML berupa pemberian rice cooker gratis oleh pemerintah melalui Kementerian ESDM
Baca lebih lajut »
Hibah ”Rice Cooker” Tersalur 68 Persen, Komisi VII DPR Minta LanjutRumitnya persyaratan dan proses validasi ditengarai membuat waktu penyaluran ”rice cooker” hibah sempit.
Baca lebih lajut »