Ketua Komisi VII DPR RI Saleh Partaonan Daulay meminta pemerintah untuk bijak dalam menjalankan program penghapusan utang bagi satu juta usaha mikro kecil dan ...
Ketua Komisi VII DPR RI Saleh Partaonan Daulay di Kompleks Parlemen, Jakarta. ANTARA/Bagus Ahmad RizaldiJakarta - Ketua Komisi VII DPR RI Saleh Partaonan Daulay meminta pemerintah untuk bijak dalam menjalankan program penghapusan utang bagi satu juta usaha mikro kecil dan menengah , karena jumlah utang yang akan dihapus itu nilainya sangat besar, mencapai Rp14 triliun.
"Katanya ada 67 ribu UMKM yang sudah didata. Semuanya akan dihapus utangnya," kata Saleh dalam keterangan tertulisnya yang diterima di Jakarta, Sabtu. "Kalaupun utangnya dihapus, harus tetap mendidik. Jangan sampai, para pengusaha UMKM ini malah justru menyerah dengan lari pada program penghapusan utang," ucap dia.Yang kedua, menurut dia pemerintah harus menyediakan solusi alternatif bagi pengusaha UMKM tersebut untuk melanjutkan usahanya. Sebab, prinsip penghapusan utang bukanlah untuk berhenti berusaha, tetapi harus bangkit dan berkembang tumbuh secara sehat membangun ekonomi masyarakat.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Komisi VII DPR kawal proses penghapusan piutang macet UMKMKomisi VII DPR RI mengawal proses penghapusan piutang macet oleh pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM) yang masuk daftar penghapusbukuan di bank badan ...
Baca lebih lajut »
Komisi VII DPR minta pemerintah sisihkan anggaran untuk pemasaran UMKMKomisi VII DPR RI meminta pemerintah menyisihkan sebagian anggaran untuk mendukung pemasaran dan pengemasan para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah ...
Baca lebih lajut »
Komisi VII DPR minta Poltekpar Bali fokus tingkatkan edukasi MICEKomisi VII DPR RI meminta Politeknik Pariwisata (Poltekpar) Bali fokus meningkatkan edukasi terkait pengelolaan destinasi wisata Meetings, Incentives, ...
Baca lebih lajut »
Komisi VII DPR minta pemerintah mengkaji ulang penerapan PPN 12 persenKetua Komisi VII DPR RI Saleh Partaonan Daulay meminta pemerintah untuk mengkaji ulang penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 12 persen, karena bisa ...
Baca lebih lajut »
Komisi VII DPR minta pemerintah genjot riset industri anggur lokalKomisi VII DPR RI meminta Pemerintah menggenjot riset pengembangan industri minuman beralkohol jenis anggur (wine) untuk mendukung 100 persen komponen ...
Baca lebih lajut »
Anggota Komisi VII DPR usulkan Kemenpar dirikan Politeknik PariwisataAnggota DPR RI Komisi VII Novita Hardini mengusulkan pemerataan pendidikan di sektor pariwisata untuk mendukung perkembangan industri pariwisata nasional, ...
Baca lebih lajut »