Ketua Komisi VII DPR RI Saleh Partaonan Daulay meminta Kementerian Pariwisata menyusun formulasi anggaran 2027 secara berimbang antarkedeputian agar program tidak timpang. Ia menyoroti ketidakseimbangan distribusi anggaran, dengan dua deputi mendapat porsi besar sementara deputi lain terbatas. Anggaran 2026 sebesar Rp1,43 triliun, realisasi fisik 48,58% per Mei.
Komisi VII DPR RI meminta Kementerian Pariwisata (Kemenpar) untuk menyusun formulasi anggaran tahun 2027 secara lebih berimbang antar kedeputian. Permintaan ini disampaikan dalam Rapat Kerja antara Komisi VII DPR RI dan Kemenpar yang digelar di Jakarta pada Rabu, 3 Juni 2026.
Ketua Komisi VII DPR RI Saleh Partaonan Daulay menekankan pentingnya keadilan dalam penggunaan anggaran agar seluruh unit kerja memiliki ruang yang cukup untuk menjalankan fungsi masing-masing. Ia menegaskan bahwa harus ada keberanian untuk membuat anggaran yang berimbang, misalnya dengan menaikkan anggaran di tempat yang lain atau mengurangi dari tempat yang sudah ada untuk dibagi rata. Keadilan penggunaan anggaran menjadi kunci agar program-program pariwisata dapat berjalan optimal. Saleh menyoroti masih adanya ketidakseimbangan distribusi anggaran di lingkungan Kemenpar.
Sejumlah unit dinilai memperoleh porsi anggaran besar, sementara deputi lain memiliki alokasi terbatas hingga programnya berpotensi tidak berjalan optimal ketika memasuki pertengahan tahun anggaran. Ia mengkritik postur anggaran yang selama ini telah disampaikan oleh beberapa anggota dewan. Menurutnya, konsentrasi belanja yang terlalu besar di sektor tertentu dapat menimbulkan ketimpangan kerja antarkedeputian, bahkan membuat sebagian unit kehabisan ruang fiskal saat tahun anggaran masih berjalan.
Contohnya, hanya dua kedeputian yang anggarannya gemuk, yaitu Deputi Bidang Pemasaran dan Deputi Bidang Pengembangan Penyelenggaraan Kegiatan (events), sementara deputi lainnya seperti Deputi Bidang Destinasi dan Deputi Bidang Ekonomi Pariwisata hanya mendapat porsi kecil. Poltekpar (Politeknik Pariwisata) juga disebutkan, namun anggarannya kecil karena habis untuk pendidikan. Saleh menilai kondisi ini perlu menjadi perhatian dalam pembahasan anggaran tahun depan.
Ia mengingatkan agar kementerian berani melakukan penyesuaian distribusi belanja, baik melalui penguatan alokasi di unit tertentu maupun redistribusi anggaran agar penggunaannya lebih adil dan efektif. Langkah ini penting agar kebutuhan sektor pariwisata dapat diperjuangkan lebih optimal, sekaligus memastikan distribusi anggaran di internal kementerian lebih proporsional dan mampu memperkuat kinerja seluruh unit kerja. Berdasarkan data Kementerian Pariwisata, pagu anggaran kementerian pada tahun 2026 tercatat sebesar Rp1,43 triliun.
Hingga 31 Mei 2026, realisasi fisik mencapai Rp697 miliar atau 48,58 persen, sementara realisasi pembayaran mencapai Rp491 miliar atau 34,26 persen. Mayoritas anggaran masih terserap pada satuan kerja pusat, terutama Sekretariat Utama sebagai dukungan manajemen. Sementara pada tingkat kedeputian, alokasi terbesar berada di Deputi Bidang Pemasaran yang mencapai sekitar Rp200 miliar dan Deputi Bidang Pengembangan Penyelenggaraan Kegiatan (events) sebesar Rp138 miliar.
Selain itu, anggaran sebesar Rp511 miliar juga dialokasikan untuk enam politeknik pariwisata di berbagai daerah guna mendukung pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia sektor pariwisata. Terakhir, Saleh menegaskan pembahasan anggaran 2027 perlu dipersiapkan sejak awal melalui komunikasi yang intensif dengan Kementerian Keuangan dan Bappenas. Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA
Anggaran Pariwisata DPR Kementerian Pariwisata Distribusi Anggaran
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Komisi XI DPR: Penataan ekspor SDA langkah penting pertebal devisaKetua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun menilai penataan ekspor sumber daya alam (SDA) komoditas strategis merupakan langkah penting untuk mempertebal ...
Read more »
Komisi VII dorong Kemenekraf perkuat industri berorientasi eksporWakil Ketua Komisi VII DPR RI Evita Nursanty mendorong Kementerian Ekonomi Kreatif untuk fokus memperkuat industri ekraf yang berorientasikan ekspor untuk ...
Read more »
Saleh Daulay Protes Tak Disapa Menteri saat Rapat di DPR: Apa Salah Saya?Ketua Komisi VII DPR Saleh Daulay sempat protes karena tak disapa Menpar Widiyanti saat rapat kerja dengan Komisi VII DPR RI.
Read more »
Saleh Kecewa dengan Widiyanti, Menteri Pariwisata dan Ekonomi KreatifSaleh, Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, mengungkapkan kekecewaannya terhadap Widiyanti Putri Wardhana, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, dalam rapat kerja Komisi VII DPR RI.
Read more »