Komisi VI DPR telah menerima pengaduan dari masyarakat. Dalam hal ini kontraktor yang tergabung dalam Persatuan Rakyat Korban BUMN Istaka
Besaran anggaran tersebut meningkat Rp 12,1 triliun dari sebelumnya sebesar 18,6 triliun dalam RAPBN 2024. Adapun penambahan anggaran diperuntukkan bagi perusahaan karya pelat merah, yakni PT Hutama Karya sebesar Rp 6,1 triliun dan PT Wijaya Karya .
"Pada prinsipnya kita mendukung program pembangunan infrastruktur yang tengah digenjot pemerintah yang bermuara pada kesejahteraan rakyat. Akan tetapi dalam pelaksanaannya harus diawasi bersama. Apalagi akan penambahan PMN bagi
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Komisi I DPR bahas BUMN industri pertahanan dengan kementerian/lembagaPanitia Kerja BUMN Industri Pertahanan (BUMNIP) Komisi I DPR RI membahas pengembangan holding perusahaan negara, bersama sejumlah kementerian dan lembaga ...
Baca lebih lajut »
Komisi II DPR Tak Masalah KPU Percepat Pendaftaran Capres-CawapresKomisi II DPR menanti kesiapan KPU menggelar rapat konsultasi untuk membahas tiga draf PKPU soal Pemilu 2024.
Baca lebih lajut »
Komisi III DPR Minta Kapolri Evaluasi Anggotanya Usai Terjadi Bentrokan di Pulau RempangAnggota Komisi III DPR RI Nasir Djamil menyoroti konflik antara kepolisian dengan masyarakat adat yang terjadi di Pulau Rempang
Baca lebih lajut »
Komisi IX DPR Bentuk Koalisi Bersama Lawan DBDDPR RI melalui Komisi IX yang membidangi kesehatan membentuk Koalisi Bersama (Kobar) lawan Demam Berdarah Dengue (DBD) dengan melibatkan pemerintah maupun swasta.
Baca lebih lajut »
Bentrok Warga dengan Aparat di Pulau Rempang, Komisi III DPR: Kami Tunggu Informasi Terbaru Dari Polri"Secara prinsip-kan harusnya kita menghindari penggunaan kekerasan dalam mengatasi konflik-konflik di masyarakat," kata Habiburokhman.
Baca lebih lajut »