Kemenkes diminta agar selektif dalam menerima hibah dan membeli vaksin. Penerimaan hibah dan pembelian vaksin pasti menggunakan APBN.
KOMISI IX DPR RI meminta Kementerian kesehatan untuk memperhatikan masa kedaluwarsa vaksin. Pasalnya, dalam rapat terakhir dengan kemenkes, biofarma, dan Badan POM minggu lalu, dilaporkan adanya vaksin yang sudah kaedaluwarsa. Jumlahnya mencapai 19,3 juta dosis vaksin. Tidak hanya itu, diperkirakan bahwa pada bulan April dan awal Mei, vaksin kadaluarsa bisa mencapai 50 juta dosis, bahkan lebih.
"Teman-teman komisi IX banyak yang mempertanyakan. Kalau memang bisa diperpanjang, mengapa ada masa kedaluwarsa. Dengan perpanjagan itu, definisi kedaluwarsa menjadi kabur dan tidak jelas?" imbuh Saleh.Baca juga: Siang Ini, 5 Wilayah Jakarta Bakal Diguyur Hujan Sejalan dengan itu, Anggaran yang digunakan tidak sedikit. Sampai sejauh ini, biaya pembelian vaksin sudah mencapai lebih dari 32 Triliun. Angka ini belum termasuk biaya handling dan distribusi vaksin hibah. Kalau ada yang kadaluarsa dan tidak terpakai, tentu akan ada kerugian negara yang cukup besar.
Ia melanjutkan, sederhananya, kalau mau menerima hibah, Kemenkes harus memastikan dulu bahwa masa kadaluarsanya masih lama dan vaksinnya halal.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Anggota DPR Desak Kemenkes Segera Laksanakan Putusan MA Soal Penggunaan Vaksin Halal Untuk BoosterAnggota Komisi IX DPR Yahya Zaini mendesak pemerintah segera melaksanakan putusan Mahkamah Agung (MA) terkait penggunaan vaksin halal untuk vaksinasi penguat atau booster. Menurut Yahya, pihaknya merasa khawatir jika pemerintah tidak segera melaksanakan putusan MA itu, maka akan mendatangkan gelombang protes dari masyarakat. Alasannya, putusan itu bersifat final dan mengikat.
Baca lebih lajut »
Sinovac Jadi Vaksin Booster, Kemenkes: Untuk Perlindungan dan Alternatif KenyamananPenggunaan booster Sinovac berikan perlindungan dan pilihan vaksin yang nyaman.
Baca lebih lajut »
Pemerintah Pastikan Umat Muslim Dapat Vaksin Covid Bersertifikat HalalJuru bicara pemerintah untuk penanganan Covid-19, Wiku Adisasmito, menyebut putusan terbaru Mahkamah Agung (MA) telah menjadi payung hukum untuk penyediaan vaksin Covid-19 halal di Tanah Air. TempoNasional
Baca lebih lajut »
Anggota Komisi IX: Indonesia Bisa Masuk Masa Endemi Kurang dari 6 Bulan LagiIndonesia bisa masuk masa endemi kurang dari 6 bulan.
Baca lebih lajut »
Pemerintah Didesak Laksanakan Putusan MA Terkait Vaksin HalalOleh karena itu, dia mendesak pemerintah segera melaksanakan putusan Mahkamah Agung terkait penggunaan vaksin halal. Alasannya, putusan tersebut bersifat final.
Baca lebih lajut »
Pimpinan Komisi IX DPR Harap PDSI Bisa Kerja Sama dengan IDIWakil Ketua Komisi IX DPR Melkiades Laka Lena mengapresiasi pembentukan organisasi PDSI. Dia harap PDSI bisa kerja sama dengan IDI.
Baca lebih lajut »