Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) meminta pemerintah melakukan langkah antisipatif yang jelas dalam menghadapi varian Omicron.
Menurut Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher pandemi COVID-19 ini sudah memasuki tahun ketiga sehingga seharusnya pemerintah sudah memiliki pola penanganan yang jelas.
"Sosialisasi dan informasi tentang peningkatan infrastruktur kesehatan, ketersediaan ranjang rawat, ruang ICU, kecukupan alat dan bahan medis, serta percepatan pencapaian target vaksinasi tentu lebih menenangkan," kata Netty di Jakarta, Senin, . Netty meminta agar adanya penjelasan tentang percepatan target vaksinasi untuk lansia dan anak-anak di bawah 12 tahun, termasuk capaian target vaksinasi di daerah yang masih belum memenuhi minimal 70 persen target dosis lengkap.
2 dari 2 halamanInformasi yang Perlu Didengar MasyarakatSeperti lanjut dia bagaimana langkah antisipasi dalam menghadapi kondisi terburuk, kesiapan obat-obatan, ranjang rawat, maupun tenaga medis."Hal inilah yang perlu dijelaskan pada masyarakat secara terbuka," kata Netty.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Anggota DPR: Perlu langkah antisipatif jelas hadapi Omicron'Pandemi telah memasuki tahun ketiga, pemerintah seharusnya telah memiliki pola penanganan dan langkah antisipatif yang jelas dalam menghadapi setiap perkembangan baru,' kata Netty.
Baca lebih lajut »
Komisi VI DPR Sosialisasikan Kolaborasi BUMN dan UmmatSebab, negara lewat badan usahanya kolaborasi dengan semua pihak, tak terkecuali organisasi keagamaan dapat mengakselerasi pertumbuhan ekonomi.
Baca lebih lajut »
Minyak Goreng Masih Langka di Bali, Hasil Sidak Anggota Komisi VI DPR: Tidak Ada Kiriman dari PabrikAnggota Komisi VI DPR RI Nyoman Parta melakukan sidak terhadap sejumlah distributor dan penjual minyak goreng di Bali karena kelangkaan yang terjadi.
Baca lebih lajut »
DPR Pertanyakan Kesiapan BPOM soal Penyelesaian Vaksin Merah PutihWakil Ketua Komisi IX DPR RI, Anshori Siregar mempertanyakan soal kesiapan BPOM terkait vaksin merah putih untuk bisa diproduksi pada tahun 2022 ini. Wakil Ketua...
Baca lebih lajut »
Baleg DPR Setujui 15 Poin Revisi UU PPP untuk Perbaiki UU Cipta KerjaBaleg DPR menyetujui 15 poin revisi Undang-Undang PPP untuk memperbaiki UU Cipta Kerja yang diputuskan MK inkonstitusional bersyarat.
Baca lebih lajut »
Kasus Covid-19 Melonjak, Tamu dan Pegawai DPR Wajib Tunjukkan Hasil Tes AntigenSetjen DPR memperketat semua tamu dan pegawai yang lingkungan DPR dengan menunjukkan hasil tes antigen menyusul kasus Covid-19 di DPR yang melonjak.
Baca lebih lajut »