Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia mendorong adanya revisi pada Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008, soal keterbukaan informasi publik.
SEMARANG, KOMPAS.TV - Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia menggelar Rakornas ke-13 se-Indonesia di Kota Semarang, Jawa Tengah. Dalam Rakornas, KI Pusat menilai, menjelang Pemilu 2024 keterbukaan informasi publik sangat penting di tengah masifnya berita bohong dan politik identitas.
Guna mewujudkan Pemilu yang transparan, Ketua Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia, Donny Yoesgiantoro menyebut, perlu ada revisi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, karena undang-undang ini dirasa sudah tidak relevan lagi.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
KI Pusat: Transparansi Pemilu 2024 tingkatkan kepercayaan masyarakatKetua Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia Donny Yoesgiantoro mengatakan bahwa transparansi pelaksanaan tahapan Pemilu 2024 akan meningkatkan kepercayaan ...
Baca lebih lajut »
KIP: Diperlukan protokol informasi antisipasi gangguan keamananWakil Ketua Komisi Informasi Pusat (KIP) Arya Sandhiyudha mengatakan diperlukan protokol informasi yang antisipatif terhadap potensi gangguan keamanan untuk ...
Baca lebih lajut »
Komisi III DPR Minta Tragedi Kanjuruhan Harus Diusut Sampai TuntasWakil Ketua Komisi III DPR RI Adies Kadir mengatakan bahwa banyak hal yang jadi temuan penting Komisi III DPR RI saat melakukan kunjungan kerja ke Stadion Kanjuruhan Malang.
Baca lebih lajut »
Roy Suryo Laporkan JPU ke Komisi Kejaksaan RI Jelang Sidang Hari Ini, Kenapa?Roy Suryo akan menjalani sidang dengan agenda pembacaan dakwaan terkait kasus meme stupa Candi Borobudur yang diedit mirip Presiden Jokowi hari ini.
Baca lebih lajut »
Pimpinan Komisi II Tegaskan Pilkada 2024 Tetap Dipilih Rakyat |Republika OnlineKepala daerah dipilih DPRD membuat demokrasi kembali ke masa lalu.
Baca lebih lajut »