Komisi III Sebut Perppu tak Dapat Batalkan UU KPK

Indonesia Berita Berita

Komisi III Sebut Perppu tak Dapat Batalkan UU KPK
Indonesia Berita Terbaru,Indonesia Berita utama
  • 📰 republikaonline
  • ⏱ Reading Time:
  • 34 sec. here
  • 2 min. at publisher
  • 📊 Quality Score:
  • News: 17%
  • Publisher: 63%

Perppu dapat digunakan untuk merevisi sejumlah pasal yang ada di dalam UU KPK

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo kembali membuka opsi penerbitan peraturan presiden pengganti undang-undang pengganti hasil revisi UU KPK yang telah disahkan. Namun, anggota Komisi III DPR Arsul Sani menjelaskan bahwa perppu tak dapat membatalkan undang-undang tersebut.

Baca Juga Ia menjelaskan, perppu dapat digunakan untuk merevisi sejumlah pasal yang ada di dalam UU KPK. Salah satunya terkait Dewan Pengawas yang mengatur soal izin penyadapan lembaga tersebut."Itu bisa diganti dengan pemberitahuan, tetapi setelah dilaksanakan harus dipertanggung jawabkan ke dewan pengawas," ujar Arsul.

"Kalau perppunya di masa sidang ini yang tingal sampai hari Senin, berarti kan akan dibahas di masa sidang yang akan datang, DPR yang baru," ujar Arsul. "Ini menurut konstitusi itu kewenangan konstitusi Presiden, dalam hal ihwal kegentingan dalam memaksa itu. Itupun tafsir subyektifnya Presiden," ujar Arsul.

Berita ini telah kami rangkum agar Anda dapat membacanya dengan cepat. Jika Anda tertarik dengan beritanya, Anda dapat membaca teks lengkapnya di sini. Baca lebih lajut:

republikaonline /  🏆 16. in İD

Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama

Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.

Jokowi Pertimbangkan Perppu KPK, Komisi III F-PDIP: DPR Tak IntervensiJokowi Pertimbangkan Perppu KPK, Komisi III F-PDIP: DPR Tak IntervensiWakil Ketua Komisi III dari F-PDIP Herman Hery menyerahkan sepenuhnya kepada Presiden Jokowi yang mempertimbangkan menerbitkan Perppu KPK yang baru disahkan DPR
Baca lebih lajut »

Perppu UU KPK, ahli: dapat redam aksi demonstrasiPerppu UU KPK, ahli: dapat redam aksi demonstrasiAhli hukum tata negara dari Universitas Nusa Cendana (Undana) Kupang, Dr. Stefanus Kotan, SH, MHum menilai peraturan pemerintah pengganti undang-undang ...
Baca lebih lajut »

Mulai Melunak, Jokowi Pertimbangkan Penerbitan Perppu untuk Batalkan UU KPK - Tribunnews.comMulai Melunak, Jokowi Pertimbangkan Penerbitan Perppu untuk Batalkan UU KPK - Tribunnews.comSetelah didemo oleh mahasiswa dan berbagai elemen masyarakat lainnya secara besar-besaran soal UU KPK, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mulai melunak.
Baca lebih lajut »

Yasonna tidak setuju usulan perppu untuk revisi UU KPKYasonna tidak setuju usulan perppu untuk revisi UU KPKMenteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly tidak menyetujui usulan sejumlah pihak mengenai penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) terkait ...
Baca lebih lajut »

Yasonna Laoly tak Setuju Usulan Perppu untuk Revisi UU KPKRevisi UU KPK sendiri ditolak banyak pihak karena dinilai hanya akan melemahkan KPK.
Baca lebih lajut »

Jokowi Tetap Tolak Keluarkan Perppu UU KPKJokowi Tetap Tolak Keluarkan Perppu UU KPKKepala Staf Kepresidenan Moeldoko juga mengatakan bahwa wadah untuk memprotes revisi UU KPK adalah dengan judicial review.
Baca lebih lajut »



Render Time: 2025-04-17 18:17:10