Komisi III DPR siap memperjuangkan penambahan anggaran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk ...
Jakarta - Komisi III DPR siap memperjuangkan penambahan anggaran Komisi Pemberantasan Korupsi dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan untuk tahun anggaran 2025.
Kemudian, Komisi III DPR dapat menerima penjelasan usulan program PPATK sesuai dengan pagu indikatif tahun anggaran 2025 sebesar Rp254,56 miliar dan akan memperjuangkan usulan tambahan yang diajukan sebesar Rp457,79 miliar, sehingga menjadi Rp712,3 miliar.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Raker Komisi III DPR bersama KPK dan PPATK terkait penambahan anggaran 2025Raker Komisi III DPR bersama KPK dan PPATK terkait penambahan anggaran 2025. Ketua Sementara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nawawi Pomolango (depan,kiri), bersama Wakil Ketua KPK ...
Baca lebih lajut »
Rapat Bersama KPK, Ketua Komisi III Akui RUU Perampasan Aset Masih Jadi PRRancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset kembali menjadi pembahasan antara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) saat rapat dengar pendapat bersama Komisi III DPR RI.
Baca lebih lajut »
Rapat dengan Komisi III DPR, KPK Minta Tambahan Anggaran Rp 117 Miliar di 2025KPK minta tambahan anggaran Rp 117 miliar di 2025. .
Baca lebih lajut »
Komisi III DPR minta Dewas bersinergi dengan pimpinan KPKKomisi III DPR RI meminta Dewan Pengawas (Dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk dapat bersinergi dengan pimpinan KPK. "Komisi III meminta ...
Baca lebih lajut »
Anggota Komisi III DPR Sebut Dewas KPK seperti Macan OmpongANGGOTA Komisi III DPR RI Benny K Harman mengkritik kinerja Dewan Pengawas Dewas Komisi Pemberantasan Korupsi KPK Dewas dinilai seperti macan ompong
Baca lebih lajut »
Di RDP, Komisi III Minta Penjelasan Dewas KPK Soal Penanganan Pelanggaran EtikKomisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Pimpinan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (Dewas KPK),
Baca lebih lajut »