Komisi III DPR meminta LPSK lebih proaktif sehingga korban perkosaan tak diintimidasi
RI, Habiburokhman berharap, LPSK bekerja proaktif dalam memberikan perlindungan dan advokasi kepada masyarakat.
Pada kesempatan itu, Komisi III DPR RI membahas evaluasi kinerja dan capaian LPSK pada 2022 dan rencana kerja pada 2023 ini. Lalu, membahas program prioritas dan strategi dalam pencapaian serta Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran 2023. "Tidak maksimal memberikan perlindungan kepada korban, sehingga yang secara struktural keluarga korban lemah, bisa diintimidasi, bisa ditekan dan dipaksa menerima vonis yang begitu ringan," ujar Habib.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Komisi III Ingatkan Realisasi PAD Tak Melesetpersentase realisasi pajak reklame paling kecil lantaran terbentur kendala, yakni adanya penertiban terkait perizinan dengan Undang-Undang (UU) Cipta Kerja.
Baca lebih lajut »
DPMPTSP Barito Utara Terima Kunker Komisi III HSSDinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Barito Utara (Batara) menerima kunjungan kerja (kunker) komisi III DPRD Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS) dalam rangka kaji tiru berbagi informasi berkenaan dengan pelayanan penanaman modal dan implementasi pengawasan perizinan.
Baca lebih lajut »
Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda Menyoroti Soal Penghapusan Liga 2 dan 3Persatuan Sepak Bola Indonesia (PSSI) dan PT Liga Indonesia Baru (LIB) telah memutuskan untuk menghilangkan degradasi kompetisi liga 1.
Baca lebih lajut »
Ketua Komisi IV DPR Kritik Keras Mentan, 4 Tahun Kerja Masalah Klasik Tak SelesaiLaporan BPK menyatakan masih ada program bermasalah di Kementerian pertanian. Bahkan ada program yang gagal atau tidak mencapai target.
Baca lebih lajut »
Mentan Syahrul Kena Semprot Komisi IV DPR | merdeka.comKomisi IV DPR RI menggelar Rapat Kerja dengan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo. Dalam rapat tersebut, Ketua Komisi IV DPR RI Sudin mengkritik kinerja Kementerian Pertanian, mulai dari program-program kerja yang tidak memberikan dampak signifikan terhadap petani, hingga data stok pangan yang berbeda.
Baca lebih lajut »
Komisi IV DPR Tuding Pengisian Jabatan di Kementan Asal-asalan, Ini AlasannyaKomisi IV DPR RI menilai pengisian jabatan di Kementerian Pertanian (Kementan) cenderung asal-asalan, bukan dari kalangan ahli dibidang pertanian.
Baca lebih lajut »