Komisi III DPR meminta Polri dalam hal ini Polda Kalsel melakukan tindakan tegas dan penegakan hukum jika terbukti melanggar.
KEDATANGAN rombongan Komisi III DPR RI berjumlah 13 orang secara khusus menyoroti kasus khususnya terkait anggota polisi yang melakukan tindakan penangkapan dalam hal ini melanggar standar operasional prosedur , hal ini kategorikan offside atau melebihi dari tindakan yang seharusnya.
Lebih lanjut kata Aboe Bakar, Kami berharap harus jelas sikap keputusan Polda Kalsel untuk ambil keputusan apakah etik atau masalah pidana," katanya. "Kita tahu beberapa hari terakhir ini Polri fokus dalam penyelesaian kasus Sambo seperti kemarin membuat masyarakat turun kepercayaan terhadap Kepolisian. Oleh karena itu disini perlu kerja keras Polri untuk menjelaskan kasus ini dengan baik, serta menginformasikan perkembangan kasus ini kepada masyarakat," jelasnya.."Semoga nanti hal-hal seperti ini bisa lebih baik lagi penanganannya.
Terkait hal ini pun mendapat tanggapan dari politikus fraksi PKS ini menilai pembelajaran yang harus ditangkap dari kasus pelanggaran etik atau masalah pidana yang dilakukan oleh oknum polisi. Aboe Bakar mengatakan harus ada pembenahan menyeluruh di Instansi Polri. "Ini harus jadi momentum untuk pembenahan di internal Polri. Kita berharap Kepolisian Republik Indonesia bisa bangkit kembali dari permasalahan ini dan kepercayaan masyarakat tehadap aparat penegak hukum seiring pembenahan di tubuh Polri meningkat," pungkasnya.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Jika Benar Ada Pelecehan Seksual pada Putri Candrawathi, Komisi III DPR Minta Bukti VisumPolri harus memastikan pengakuan istri Irjen Ferdy Sambo, Putri Candrawathi (PC) yang sempat dianulir, tapi kini disuarakan kembali oleh Komnas
Baca lebih lajut »
Komisi III DPR Dukung Penindakan terhadap Aparat yang Terlibat Judi ”Online”Anggota Komisi III DPR, Aboe Bakar al-Habsyi, mendorong upaya Polri memberantas perjudian tidak hanya dilakukan secara musiman. Instrumen hukum untuk pemberantasan perjudian pun perlu diperkuat. Polhuk AdadiKompas
Baca lebih lajut »
Catatan Pimpinan Komisi VI DPR ke Pemerintah soal Penerima BLT BBMKetua Komisi VI DPR RI Faisol Riza memberikan sejumlah catatat untuk pemerintah terkait BLT BBM. Apa saja catatan yang diberkan?
Baca lebih lajut »
Komisi I DPR Bakal Panggil Menhan dan Panglima TNI Terkait Kasus Mutilasi di PapuaSebagai mitra kerja, Komisi I DPR perlu memanggil Menhan dan Panglima TNI untuk meminta penjelasan terkait kasus pembunuhan disertai mutilasi di Papua.
Baca lebih lajut »