Komisi III DPR Klaim Penggantian Hakim Konstitusi Sesuai Permintaan MK

Indonesia Berita Berita

Komisi III DPR Klaim Penggantian Hakim Konstitusi Sesuai Permintaan MK
Indonesia Berita Terbaru,Indonesia Berita utama
  • 📰 hariankompas
  • ⏱ Reading Time:
  • 29 sec. here
  • 2 min. at publisher
  • 📊 Quality Score:
  • News: 15%
  • Publisher: 70%

Ketua Komisi III DPR Bambang Wuryanto menyebut penggantian hakim agung Aswanto semata-mata tafsir DPR atas surat Mahkamah Konstitusi yang diterima DPR sepekan lalu. Polhuk AdadiKompas

Hakim Konstitusi Saldi Isra, Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi Aswanto, dan Hakim Konstitusi Manahan Sitompul memimpin hari terakhir sidang pemeriksaan perselisihan hasil pemilihan umum legislatif di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 30 Juli 2019.

JAKARTA, KOMPAS — Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat mengklaim, penggantian hakim konstitusi dari Aswanto ke Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Guntur Hamzah sesuai dengan permintaan Mahkamah Konstitusi. Proses penggantian dinilai harus cepat karena Dewan Perwakilan Rakyat akan memasuki masa reses pada Selasa .

Sebelumnya, dalam Rapat Paripurna DPR ke-7 Masa Sidang Pertama Tahun Sidang 2022-2023, Kamis , di Kompleks Senayan, Jakarta, parlemen memutuskan tidak memperpanjang masa jabatan hakim konstitusi yang berasal dari usulan lembaga DPR, Aswanto.

Berita ini telah kami rangkum agar Anda dapat membacanya dengan cepat. Jika Anda tertarik dengan beritanya, Anda dapat membaca teks lengkapnya di sini. Baca lebih lajut:

hariankompas /  🏆 8. in İD

Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama

Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.

Ferdy Sambo Cs Siap Disidangkan, Komisi III DPR: Puncak Pembuktian Keadilan Hukum di Indonesia - Tribunnews.comFerdy Sambo Cs Siap Disidangkan, Komisi III DPR: Puncak Pembuktian Keadilan Hukum di Indonesia - Tribunnews.comWakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni berharap Kejaksaan Agung (Kejagung) dapat bersikap profesional dalam menangani kasus ini.
Baca lebih lajut »

Ketua Komisi X DPR, Syaiful Huda Tegur Nadiem soal 'Tim Bayangan': Catat Supaya Tidak Terjadi LagiKetua Komisi X DPR, Syaiful Huda Tegur Nadiem soal 'Tim Bayangan': Catat Supaya Tidak Terjadi LagiDPR mempertanyakan adanya “Tim Bayangan” di Kemendikbud Ristek yang dinilai tidak memiliki urgensi.
Baca lebih lajut »

Tarif Listrik tak Jadi Naik, Komisi VII Beri ApresiasiTarif Listrik tak Jadi Naik, Komisi VII Beri ApresiasiWakil Ketua Komisi VII DPR Eddy Soeparno apresiasi tarif listrik tak jadi naik
Baca lebih lajut »

Komisi VII DPR Apresiasi Kenaikan Tarif Listrik Tidak Jadi | merdeka.comKomisi VII DPR Apresiasi Kenaikan Tarif Listrik Tidak Jadi | merdeka.comSebelumnya, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memutuskan penyesuaian Tarif Tenaga Listrik periode Oktober-Desember 2022 atau Triwulan IV untuk 13 pelanggan non subsidi per-1 Oktober sampai dengan 31 Desember 2022 tidak mengalami perubahan.
Baca lebih lajut »

Komisi VI DPR RI pastikan proyek RDMP Kilang Balikpapan sesuai targetKomisi VI DPR RI pastikan proyek RDMP Kilang Balikpapan sesuai targetKomisi VI DPR RI meninjau proyek pengembangan Kilang Balikpapan, Kalimantan Timur atau Refinery Development Master Plan (RDMP) untuk memastikan ...
Baca lebih lajut »

Komisi I DPR Soroti Syarat Tinggi Badan Taruna TNI, Dianggap sebagai Kebijakan MundurKomisi I DPR Soroti Syarat Tinggi Badan Taruna TNI, Dianggap sebagai Kebijakan MundurAnggota Komisi I DPR Fraksi PDIP Mayjen TNI (purn) TB Hasanuddin buka suara soal Panglima TNI ubah syarat tinggi badan taruna TNI yang dikurangi.
Baca lebih lajut »



Render Time: 2025-04-20 23:16:46