Komisi III DPR mendorong agar penegakan hukum dilakukan secara adil dan tidak diskriminatif. Dalam kasus Harun Masiku, Komisi III menganggap kasus tersebut berlarut-larut karena kekeliruan pimpinan KPK lama. Komisi III berharap proses hukum tidak mencari-cari kesalahan dan tidak dinilai sebagai tendensi politik.
Ya kita mendorong penegakan hukum itu berkeadilan ya berkeadilan, tidak diskriminatif menegakkan hukum bukan mencari-cari kesalahan tapi menemukan kesalahan boleh Ya ini kasus yang ini kan sebenarnya karena kekeliruan pimpinan KPK lama ya kan?,' kata Rudianto di Jakarta dikutip Sabtu (28/12/2024). Ia mengatakan, kalau pimpinan KPK lama menyelesaikan proses OTT kala itu, maka kasus Harun Masiku bisa selesai sejak lama.
'Kalau pimpinan KPK lama menyelesaikan menuntaskan Ini kan proses OTT, OTT itu gampang dibuktikan siapa pemberi, siapa penerima, siapa yang perintah harusnya sudah tuntas 2019-2020 ini ya kan,' katanya.Dokumen Penting Hasto Kristiyanto Diselamatkan Connie Bakrie ke Rusia: Bisa Jadi Bom Waktu! 'Akhirnya liar berlarut-larut beragam pendapat di masyarakat, beragam persepsi di masyarakat,' sambungnya. Di sisi lain, Rudianto mengatakan Komisi III DPR mendorong agar KPK atau penegak hukum yang lain dalam melakukan proses hukum tidak mencari-cari kesalahan. 'Kita dorong penegak hukum kita, Kejaksaan, Polisi, KPK dalam mengungkap kasus, sungguh-sungguh meluruskan dan memberikan pendekatan,' katanya. 'Tujuannya apa? Supaya tidak ada persepsi liar di masyarakat Sehingga ketika KPK mengungkap sebuah kasus tidak dinilai sebagai tendesi politik mencari-cari kesalahan, menarget orang-orang Itu yang kita harapkan dari institusi penegakan hukum,' sambungnya. Sebelumnya PDI Perjuangan menduga ada aroma politis dibalik penetapan Hasto Kristiyanto sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dalam kasus Harun Masiku.Hal itu disampaikan Ketua DPP PDIP bidang Reformasi Sistem Hukum Nasional, Ronny Talapessy dalam jumpa persnya di Kantor DPP PDIP, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (24/12/2024). 'Kalau kita cermati lagi, pemanggilan Sekjen DPP PDI Perjuangan ini dimulai ketika beliau bersuara kritis terkait kontroversi di Mahkamah Konstitusi tahun 2023 akhir, kemudian sempat terhenti, lalu muncul lagi saat selesai Pemilu, hilang lag
PENEGAKAN HUKUM KPK HARUN MASIKU KOMISI III DPR PDI PERJUANGAN
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Komisi III DPR Dorong Reformasi Penegakan Hukum dan Pengawasan AparatKomisi III DPR RI menyoroti kasus penembakan polisi terhadap warga dan penyalahgunaan senjata api di lingkungan kepolisian. Legislator Martin Manurung mendorong reformasi penegakan hukum dan pengawasan ketat terhadap anggota kepolisian. Data KontraS menunjukkan adanya 45 pembunuhan di luar hukum oleh aparat negara, termasuk 34 kasus oleh polisi dan 11 kasus oleh TNI dalam periode Desember 2023-November 2024.
Baca lebih lajut »
Wakil Ketua Komisi III DPR tidak setuju Polri di bawah KemendagriWakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni menyatakan tidak setuju dengan wacana usulan Polri ditempatkan secara struktural di bawah Kementerian Dalam Negeri ...
Baca lebih lajut »
Komisi III DPR Minta Pelaku Penganiayaan Karyawan Tidak Diampuni Atas Alasan IQ dan EQKetua Komisi III DPR RI Habiburokhman meminta agar polisi tidak mengabulkan pembelaan pelaku penganiayaan karyawan dengan alasan keterbelakangan IQ dan EQ.
Baca lebih lajut »
Komisi III DPR RI Cenderung Tidak Berdebat Adanya Politisasi dalam Penentuan Status Tersangka HastoKomisi III DPR RI menyatakan tidak perlu berdebat mengenai kemungkinan adanya politisasi dalam penetapan tersangka Hasto Kristiyanto oleh KPK. Mereka menekankan pentingnya proses hukum yang terbuka dan berdasarkan bukti.
Baca lebih lajut »
Penilaian Komisi III DPR Buat Polri dalam Penanganan 2 Kasus PenembakanKomisi III DPR mengapresiasi kinerja Polri dalam menangani dua kasus penembakan oleh polisi karena ditindaklanjuti secara etik dan pidana.
Baca lebih lajut »
6 Pernyataan Kapolrestabes Semarang hingga Komisi III DPR saat RDP Bahas Kasus Polisi Tembak SiswaKomisi III DPR memanggil Kapolrestabes Semarang Kombes Pol Irwan Anwar beserta jajarannya untuk meminta penjelasan kasus polisi tembak siswa SMKN 4 Semarang, GRO (17) hingga berujung kematian pada Minggu dini hari 24 November 2024.
Baca lebih lajut »