Komisi III DPR Apresiasi Responsivitas Polri terhadap Aduan Masyarakat

Politik Berita

Komisi III DPR Apresiasi Responsivitas Polri terhadap Aduan Masyarakat
POLRIADUANKOMISI III DPR
  • 📰 liputan6dotcom
  • ⏱ Reading Time:
  • 64 sec. here
  • 8 min. at publisher
  • 📊 Quality Score:
  • News: 46%
  • Publisher: 83%

Komisi III DPR RI menyatakan bahwa Polri merupakan institusi yang paling responsif dalam merespon aduan masyarakat. Ketua Komisi III, Habiburokhman, mengungkapkan bahwa Polri berhasil menindaklanjuti hampir 100% dari 469 aduan masyarakat yang diterima komisi tersebut dalam tahun 2024.

Komisi III DPR RI menyatakan bahwa Polri menjadi institusi yang paling responsif dalam menindaklanjuti aduan dari masyarakat luas. Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman mengungkapkan, terdapat 469 aduan masyarakat yang masuk ke komisinya selama tahun 2024 ini. Dan, Polri menjadi lembaga penegak hukum paling cepat menanggapi dan tindaklanjuti seluruh laporan. Polri adalah mitra Komisi III yang paling responsif menindaklanjuti temuan aduan dari masyarakat yang disampaikan ke Komisi III.

Tingkatnya hampir 94%, hampir 100%. Kenapa? Karena setiap kita tindaklanjuti aduan tersebut, langsung direspons, kata Habiburokhman saat rilis catatan akhir tahun terhadap mitra kerja Komisi III, Jumat, 27 Desember. Ia memaparkan contoh, seperti adanya aduan masyarakat di suatu daerah kepada Komisi III DPR. Pihaknya langsung menindaklanjuti aduan tersebut kepada Korps Bhayangkara. Kapolresnya langsung telepon, langsung memberikan data-data terkait. Langsung saat itu kita komunikasikan, kita kawal terus bagaimana penanganannya, ujarnya. Apresiasi Dalam hal ini, Komisi III DPR RI juga memberi apresiasi kepada Polri, dalam akuntabilitas pemerintahan, responsivitas dalam penegakan hukum di berbagai bidang, seperti Sumber Daya Alam, narkotika, mafia tanah, dan judi online. Komisi III DPR RI memberikan apresiasi kepada Kapolri dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat dengan inovasi program dan operasi pengamanan yang efektif di berbagai kegiatan masyarakat, seperti Pilpres dan Pilkada, dan hari raya keagamaan, ujarnya. Komisi III DPR RI jyga memberikan apresiasi kepada Kapolri yang telah memberikan sanksi tegas kepada oknum Polri yang melakukan pelanggaran dan meminta agar Kepolisian lebih responsif dalam menindaklanjuti pengaduan masyarakat

Berita ini telah kami rangkum agar Anda dapat membacanya dengan cepat. Jika Anda tertarik dengan beritanya, Anda dapat membaca teks lengkapnya di sini. Baca lebih lajut:

liputan6dotcom /  🏆 4. in İD

POLRI ADUAN KOMISI III DPR Responsivitas AKUNTABILITAS

Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama

Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.

Komisi III DPR RI Apresiasi Responsivitas Polri dalam Menindaklanjuti Aduan MasyarakatKomisi III DPR RI Apresiasi Responsivitas Polri dalam Menindaklanjuti Aduan MasyarakatKomisi III DPR RI menyatakan bahwa Polri merupakan institusi paling responsif dalam menindaklanjuti aduan masyarakat. Ketua Komisi III, Habiburokhman, mengungkapkan bahwa Polri menanggapi hampir 100% dari aduan yang diterima komisinya.
Baca lebih lajut »

Anggota Komisi III DPR RI Tolak Wacana Kembali Polri di Bawah Kementerian Dalam NegeriAnggota Komisi III DPR RI Tolak Wacana Kembali Polri di Bawah Kementerian Dalam NegeriAnggota Komisi III DPR RI Habib Aboe Bakar Al Habsy menolak gagasan mengembalikan Polri ke bawah kendali Kementerian Dalam Negeri, menyebutnya sebagai kemunduran dalam reformasi Polri.
Baca lebih lajut »

Penilaian Komisi III DPR Buat Polri dalam Penanganan 2 Kasus PenembakanPenilaian Komisi III DPR Buat Polri dalam Penanganan 2 Kasus PenembakanKomisi III DPR mengapresiasi kinerja Polri dalam menangani dua kasus penembakan oleh polisi karena ditindaklanjuti secara etik dan pidana.
Baca lebih lajut »

Anggota Komisi III DPR Tolak Wacana Polri di Bawah Kemendagri: Tak Perlu Ulang Masa LaluAnggota Komisi III DPR Tolak Wacana Polri di Bawah Kemendagri: Tak Perlu Ulang Masa LaluAboe Bakar Alhabsyi mengatakan menempatkan Polri di bawah Kemendagri justru berpotensi menciptakan intervensi politik lebih besar.
Baca lebih lajut »

Anggota Komisi III DPR RI Tolak Wacana Mengembalikan Polri ke Bawah KemendagriAnggota Komisi III DPR RI Tolak Wacana Mengembalikan Polri ke Bawah KemendagriAnggota Komisi III DPR RI Aboe Bakar Al-Habsyi menolak wacana mengembalikan Polri di bawah kendali Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan menyebut itu sebagai kemunduran besar dalam reformasi Polri.
Baca lebih lajut »

Komisi III DPR: Polri di bawah Kemendagri penghianatan reformasiKomisi III DPR: Polri di bawah Kemendagri penghianatan reformasiAnggota Komisi III DPR RI Sarifudin Sudding menegaskan wacana penggabungan Polri di bawah Kementerian Dalam Negeri merupakan penghianatan terhadap semangat ...
Baca lebih lajut »



Render Time: 2025-02-14 22:58:29