Komisi III DPR menyampaikan akan memperjuangkan usulan tambahan yang diajukan sebesar Rp2.229.757.634.000 sehingga menjadi sebesar Rp20.428.571.575.000 atau lebih dari Rp 20 triliun.
WAKIL Ketua Komisi III DPR RI Adies Kadir memimpin Rapat Kerja Komisi III DPR RI dengan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly Dalam rapat ini kedua belah pihak membahas RKA K/L Tahun 2024, dengan pagu indikatif Kementerian Hukum dan HAM adalah Rp18.198.813.941.000 atau lebih dari Rp18 triliun.
Setelah melalui proses diskusi antara kedua belah pihak, di akhir rapat Komisi III DPR menyampaikan akan memperjuangkan usulan tambahan yang diajukan sebesar Rp2.229.757.634.000 sehingga menjadi sebesar Rp20.428.571.575.000 atau lebih dari Rp 20 triliunDalam rapat ini Komisi III juga mempertanyakan kepada Menkumham, dengan anggaran sebesar itu akan digunakan untuk kegiatan apa saja.
Berdasar pasal 59 ayat 2 huruf C peraturan DPR RI tentang tata tertib, bahwa tugas Komisi dalam bidang anggaran adalah membahas dan menetapkan alokasi anggaran untuk fungsi dan program kementerian dan lembaga yang menjadi mitra kerja Komisi III DPR. Di lain pihak, Yasonna pun menyampaikan tambahan anggaran tahun 2024 sekitar Rp 2 triliun untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Kemenkumham. Dia menyebut surat pengajuan itu sudah dilayangkan secara resmi Jumat lalu.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Komisi VI DPR Minta Pemerintah Tinjau Ulang Izin Ekspor Pasir Laut |Republika OnlineAturan izin ekspor pasir laut lebih banyak risiko negatifnya bagi lingkungan.
Baca lebih lajut »
Komisi X DPR Dukung Anggaran Perpusnas pada 2024 Ditambah |Republika OnlinePagu indikatif belanja Perpusnas untuk tahun anggaran 2024 sebesar Rp 721,19 miliar.
Baca lebih lajut »
Komisi X DPR Dukung Tambah Anggaran PerpusnasSaat ini pagu indikatif Belanja Perpustakaan Nasional untuk Tahun Anggaran (TA) 2024 adalah sebesar Rp721,19 miliar. Angka tersebut meningkat Rp45,29 miliar dari tahun ini yang hanya Rp675,9 miliar.
Baca lebih lajut »
Wakil Ketua Komisi IX DPR Meminta Pemerintah Perketat Pemberian Visa WNIPemberian visa diperketat untuk antisipasi penyalahgunaan terkait TKI.
Baca lebih lajut »
Waka Komisi IX DPR minta perketat pengawasan pemberian visa bagi WNIWakil Ketua Komisi IX DPR RI Emanuel Melkiades Laka Lena meminta pemerintah memperkuat pengawasan pemberian visa bagi warga negara Indonesia (WNI) yang ingin ...
Baca lebih lajut »
Waka Komisi IX DPR Minta Perketat Pengawasan Pemberian Visa bagi WNIBP2MI sebut visa turis sering digunakan untuk sindikat TPPO kirim TKI ilegal
Baca lebih lajut »