Komisi II DPR RI meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI untuk menyempurnakan terlebih dahulu Sistem Informasi dan Rekapitulasi (Sirekap) sebelum digunakan ...
Jumat, 1 November 2024 00:04 WIBJakarta - Komisi II DPR RI meminta Komisi Pemilihan Umum RI untuk menyempurnakan terlebih dahulu Sistem Informasi dan Rekapitulasi sebelum digunakan kembali pada penyelenggaraan Pilkada 2024.
Hal itu disampaikannya dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi II DPR RI bersama dengan KPU RI, Badan Pengawas Pemilu RI, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu RI. "Saya pikir apa yang sudah disampaikan kawan-kawan semua ada benarnya saya setuju itu Sirekap harus kita revieu ulang apakah masih butuh kalau kita tidak bisa melakukan pengamanan data?" katanya.
"Kemeriahan dalam tanda kutip 'kegaduhan' mungkin ketika Sirekap 2024 kemarin analisis kami memang tidak bisa 100 persen sempurna," ujar Afif, sapaan karibnya, dalam rapat.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Ada 2 Komisi Baru di DPR, Puan: Komisi XII Membidangi Energi-ESDM, Komisi XIII Hukum-HAMDengan penambahan ini, total komisi di DPR akan berjumlah 13 komisi.
Baca lebih lajut »
Ini Daftar Ketua Komisi di DPR, Ada Titiek Soeharto hingga ”Grand Master” Utut AdiantoTotal ada 13 komisi di DPR atau lebih banyak dua komisi dibandingkan DPR periode sebelumnya.
Baca lebih lajut »
Jelang Penetapan AKD, PKB Akui Dapat Jatah Kursi Ketua Komisi 8 dan Komisi 6Dua ketua komisi DPR yang dimaksud PKB yakni Komisi 6 dan Komisi 8.
Baca lebih lajut »
Beredar Info Komisi DPR Nambah Jadi 13, ESDM Beralih dari Komisi VII ke XIIDPR RI menambah jumlah komisi dari 11 menjadi 13, dengan perubahan mitra kerja kementerian. Susunan komisi akan diumumkan pada 14 Oktober.
Baca lebih lajut »
Daftar Artis Anggota DPR serta Komisi yang Ditempatinya, Ahmad Dhani dan Once di Komisi XSebanyak 23 anggota DPR berlatar belakang artis telah bertugas di masing-masing komisi.
Baca lebih lajut »
DPR Usulkan KPU Jadi Lembaga Ad Hoc untuk Hemat Anggaran NegaraBADAN Legislasi Baleg DPR RI merekomendasikan agar Komisi Pemilihan Umum KPU dijadikan lembaga ad hoc
Baca lebih lajut »