berdasarkan informasi yang diperoleh peristiwa ini bukan konflik antara warga yaitu aliansi umat di Sintang dengan komunitas atau jamaah Ahmadiyah.
PERISTIWA penyerangan dan pengrusakan tempat ibadah dan gedung milik Jemaat Ahmadiyah Indonesia di Sintang, Kalimantan Barat berlangsung pada Jumat, , siang. Kejadian ini tidak boleh menyulut emosi kelompok mana pun, sebab selalu negara hadir lewat aparat penegak hukum yang tengah menanganinya.
"Pemerintah Kabuapaten Sintang, APH dan aliansi umat hanya menjalankan Surat Keputusan Bersama 3 Menteri tahun 2008 secara konsisten. Saya ingat SKB itu menyangkut pelarangan kegiatan Ahmadiyah," pungkasnya. “Saya sudah berkomunikasi dengan Gubernur dan Kapolda Kalimantan Barat agar segera ditangani kasus ini dengan baik, dengan memperhatikan hukum, memperhatikan kedamaian dan kerukunan, juga memperhatikan perlindungan terhadap hak azasi manusia. Semuanya harus ikut aturan hukum” tegas Mahfud.
“Ini masalah sensitif, semuanya harus menahan diri. Kita hidup di negara kesatuan Republik Indonesia di mana hak-hak asasi manusia dilindungi oleh negara” kata Mahfud.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Anggota Komisi I DPR: Semua Kepala Staf Layak Dicalonkan Jadi Panglima TNIAnggota Komisi I DPR RI dari Fraksi Partai Golkar Dave Laksono menegaskan para Kepala Staf TNI memiliki peluang sama ditunjuk sebagai calon Panglima TNI. Anggota...
Baca lebih lajut »
Puji CMS Kejagung, Komisi III DPR: Berinovasi dengan Prinsip TransparansiWakil Ketua Komisi III DPR, Ahmad Sahroni memuji Kejagung yang resmi meluncurkan dua aplikasi CMS Publik dan Dashboard CMS pada Kamis (2.9) kemarin. Wakil Ketua...
Baca lebih lajut »
Anggota Komisi I DPR RI Sebut Jenderal Andika Dicalonkan Jadi Panglima TNIAnggota Komisi I DPR Effendi Simbolon mengatakan bahwa Jenderal Andika Perkasa dipilih menjadi Panglima TNI menggantikan Marsekal TNI Hadi Tjahjanto. Anggota Komisi...
Baca lebih lajut »
Wakil Ketua Komisi III DPR Minta Pelaku Pelecehan Seksual di KPI Dipecat dan Dihukum TegasDugaan pelecehan seksual yang dialami pegawai KPI Pusat berinisial MS oleh beberapa rekan kerjanya cukup menggemparkan. DPR minta pelaku dihukum berat. Wakil Ketua...
Baca lebih lajut »
Komisi X Sebut Permendikbud 6/2021 Berpotensi Hambat PAUD dan Sekolah di Daerah 3TJika terpaksa tidak menerima dana BOS, bisa dipastikan akan banyak PAUD yang gulung tikar dan mengganggu proses pendidikan di daerah 3 T.
Baca lebih lajut »
Komisi VIII DPR Minta Kemenag Ambil Alih Peningkatan Kualitas Guru AgamaKementerian Agama juga diminta agar meningkatkan anggaran untuk kualitas prasarana madrasah dan pencapaian program kemandirian pesantren hingga 2024.
Baca lebih lajut »