Komisi II DPR menyiapkan dua paket undang-undang (UU) sistem politik. Rancangan UU itu terbagi dua, yakni proses politik...
- Komisi II DPR menyiapkan dua paket undang-undang sistem politik. Rancangan UU itu terbagi dua, yakni proses politik dan produk politik.
Kemudian, ada UU partai politik dan MPR, DPR, pemerintahan daerah dan DPD . Tidak lagi MD3 karena akan ada UU khusus DPRD. “Ada dua UU pemda dan DPRD. DPRD harus diatur karena tidak equal. Kepala daerah itu pejabat negara, sedangkan pimpinan DPRD itu pejabat daerah,” tutur politisi Partai Golkar itu.Komisi II, menurutnya, ingin menyelesaikan RUU pemilu dan parpol pada tahun pertama masa kerja DPR saat ini. Paling lambat selesai tahun depan.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Wakil Ketua Komisi II Tak Setuju Soal Kedatangan 500 TKA China'Pemerintah pusat baiknya tidak merusak mood bangsa Indonesia dalam perlawanan terhadap Covid-19,' kata Arwani.
Baca lebih lajut »
Sambut Hari Buruh, Puan Maharani Ingin DPR Hasilkan UU yang Berpihak pada PekerjaPuan mengklaim, DPR selalu memberikan perhatian yang lebih pada nasib para buruh.
Baca lebih lajut »
Ketua Komisi VII: BBM non-subsidi sudah turun dua bulan lalu'Untuk BBM no-subsidi sebenarnya malah sudah turun dua bulan lalu. Dibanding harga BBM di kawasan ASEAN, kita hanya lebih mahal sedikit dari Malaysia. Selebihnya, kita lebih murah dari Filipina dan Thailand,' kata Ketua Komisi VII DPR Sugeng Suparwoto.
Baca lebih lajut »
Komisi X Desak Pemerintah Siapkan Dana Penanganan Corona untuk PendidikanKetua Komisi X DPR Syaiful Huda meminta pemerintah tak ragu mengucurkan anggaran untuk menyelamatkan dunia pendidikan, seperti yang dilakukan di sektor ekonomi.
Baca lebih lajut »
Dukung Kartu Prakerja, Waket Komisi X DPR: Bersihkan Peserta Salah SasaranCalon peserta yang memang tak sesuai sasaran sebaiknya dihindarkan.
Baca lebih lajut »
Komisi VIII Kritik Soal Tas Bantuan Presiden dalam Bansos |Republika OnlinePenyaluran bantuan masih menunggu tas pembungkus berlabel 'Bantuan Presiden'.
Baca lebih lajut »