Pemerintah sepakat agar perusahaan-perusahaan yang telah mengajukan permohonan HGU harus sudah dapat akhir tahun ini.
Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda, mengungkapkan bahwa masih ada lahan kelapa sawit yang belum memiliki hak guna usaha .
Saat rapat dengar pendapat dengan ATR/BPN, pemerintah sepakat agar perusahaan-perusahaan yang telah mengajukan permohonan HGU harus sudah dapat akhir tahun ini. Rifqi menekankan bahwa paling lambat harus dikeluarkan pada tanggal 3 Desember 2025."Bagi perusahaan-perusahaan yang sampai dengan detik ini telah memiliki IUP namun tidak mengajukan HGU, saya kira Komisi II DPR RI membuka ruang untuk melakukan revisi sejumlah undang-undang agar negara dapat memanfaatkannya dengan lebih maksimal.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Komisi XI DPR Sebut DPR Tidak Terlibat Korupsi Dana CSR Bank IndonesiaUsai diperiksa KPK Satori dari Fraksi NasDem (anggota Komisi XI DPR RI) menyebut Komisi XI DPR RI juga diduga terlibat dalam korupsi dana CSR BI.
Baca lebih lajut »
DPD Usul Ada Jalur Independen di Pilpres, Ketua Komisi II DPR: Terbentur KonstitusiKetua Komisi II DPR Rifqinizamy Karsayuda menyatakan usulan capres dan cawapres lewat jalur independen terbentur konstitusi.
Baca lebih lajut »
Meski Telah Disegel, Komisi VI DPR RI Bakal Tinjau Langsung Keberadaan Pagar Laut BekasiBelakangan ini, publik dihebohkan dengan munculnya sejumlah pagar laut di wilayah Indonesia. Yang terbaru diketahui di Kabupaten Bekasi, di mana diketahui dimiliki oleh PT Tunas Ruang Pelabuhan Nusantara (TRPN).
Baca lebih lajut »
Anggota Komisi VIII DPR Harapkan Biaya Haji 2025 Lebih MurahAskweni, anggota Komisi VIII DPR RI, berharap pemerintah dan dewan dapat menetapkan biaya haji 2025 yang lebih murah dibandingkan tahun sebelumnya. Ia meminta Panitia Kerja (Panja) Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 1446 Hijriah/2025 Masehi memperhatikan prinsip efisiensi dan efektivitas dalam penentuan biaya dan penyelenggaraan haji 2025.
Baca lebih lajut »
Dirnarkoba PMJ Kombes Donald Dipecat Buntut Kasus Pemerasan DWP, Anggota Komisi III DPR: Itu Langkah TepatPemecatan terhadap Donald sudah tepat.
Baca lebih lajut »
Pelantikan Pramo Anung-Rano Karno Diundur, Ketua Komisi II DPR Jelaskan AlasannyaPelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur hasil Pilkada 2024 diundur Jadi 13 Maret 2025.
Baca lebih lajut »