Kepala desa dilarang berpolitik praktis menurut undang-undang.
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Komisi II DPR Junimart Girsang meminta Kemendagri menegur Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia untuk taat pada aturan yang melarang kepala desa terlibat politik praktis. Khususnya soal dukungan perpanjangan masa jabatan presiden tiga periode.
"Padahal jadi kewajiban Kemendagri untuk membina dan mengawasi keberadaan ormas. Jadi, saran saya sebaiknya Kemendagri ambil sikap sebagai pembina dan pengawas seluruh ormas di Indonesia," tegasnya. Imbauan serupa juga disampaikan Wakil Ketua Komisi II DPR Luqman Hakim, yang menegaskan bahwa kepala desa dan perangkat desa dilarang melakukan aktivitas politik praktis. Luqman juga meminta Kemendagri menegakkan aturan, dengan memberikan sanksi bagi kepala desa dan perangkat desa yang memberikan dukungan penambahan masa jabatan Presiden Jokowi menjadi tiga periode.
Dia mengatakan, Apdesi yang diketuai Arifin Abdul Majid sudah berbadan hukum dengan nama Perkumpulan Assosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia. Akta pendiriannya diterbitkan oleh notaris Fitrilia Novia Djamily dengan Akta Nomor 12 tertanggal 31 Agustus 2021 dan telah mendapatkan pengesahan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Komisi X DPR-Kepala Daerah Bahas Evaluasi Seleksi PPPK GuruKomisi X DPR gelar rapat dengan sejumlah kepala daerah. Rapat tersebut membahas evaluasi hasil seleksi PPPK Guru dan kajian/skema penyelesaian formasi GTK PPPK.
Baca lebih lajut »
Anggota Komisi IX DPR Cecar IDI Soal Pemecatan Terawan: Seenak Udelnya Memecat Anggota - Tribunnews.comAnggota Komisi IX DPR dari Fraksi Partai NasDem Irma Suryani Chaniago mempertanyakan kepada Ikatan Dokter Indonesia (IDI) terkait pemecatan Terawan.
Baca lebih lajut »
Pertanyakan Tujuan IDI Usai Pecat Terawan, Anggota Komisi IX DPR: Bubarkan Saja!Anggota Komisi IX DPR dari Fraksi Nasdem Irma Suryani Chaniago mempertanyakan tujuan dari Ikatan Dokter Indonesia (IDI) yang sudah pecat mantan Menkes Terawan.
Baca lebih lajut »
Buntut Polemik Pemecatan Dokter Terawan, Komisi IX DPR Cecar 'Tujuan & Fungsi' IDI Sebenarnya Apa?Kritikan dilontarkan sejumlah anggota Komisi IX DPR kepada Ikatan Dokter Indonesia atau IDI dalam Rapat Dengar Pendapat menyoal tugas dan fungsi IDI.
Baca lebih lajut »
Polemik Pemecatan Terawan Berlanjut, Komisi IX DPR Kritik hingga Minta Bubarkan Organisasi IDI - Tribunnews.comPolemik Pemecatan Terawan Berlanjut, Komisi IX DPR Kritik hingga Minta Bubarkan Organisasi IDI
Baca lebih lajut »
Ikatan Dokter Indonesia Sudah Tak Sesuai Tujuan, Anggota Komisi IX DPR RI Minta IDI DibubarkanBubarkan saja IDI. Ngapain, cuma organisasi profesi kok, dan IDI itu cuma memberikan rekomendasi,' kata Irma.
Baca lebih lajut »