Komisi II DPR mengungkap sejumlah poin dalam Perppu Pemilu yang akan diterbitkan untuk mengakomodasi empat provinsi DOB di Papua.
Jakarta, Beritasatu.com - Anggota Komisi II DPR dari Fraksi PDIP Muhammad Rifqinizamy Karsayuda mengungkapkan sejumlah poin dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu atau Perppu Pemilu. Poin penting, kata Rifqi, sapaan akrabnya, Perppu Pemilu untuk mengakomodasi provinsi daerah otonomi baru di Papua agar bisa ikut Pemilu 2024.
"Kedua, soal penampilan daerah pemilihan atau dapil yang juga merupakan konsekuensi hadirnya empat provinsi baru di Papua," tandas dia.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Komisi VI DPR : Bulog Harus Serius Pastikan Ketersediaan Stok PanganWakil Ketua Komisi VI DPR RI Sarmuji menegaskan bahwa Bulog harus serius dalam memastikan ketersediaan stok pangan yang baik.
Baca lebih lajut »
Soal Pergantian Panglima TNI Andika Perkasa, Ini Kata Anggota Komisi I DPRAnggota Komisi I DPR mengingatkan kepada Presiden Jokowi bahwa masa jabatan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa tinggal sekitar satu bulan lagi.
Baca lebih lajut »
Rapat RKUHP Besok Ditunda, Komisi III DPR: Ada Isu Krusial yang Harus DikajiRapat pembahasan Rancangan Undang-Undang Kitab Hukum Pidana (RKUHP) yang dijadwalkan tanggal 21-22 November 2022 besok ditunda.
Baca lebih lajut »
Arsul Sani Komisi III DPR Dorong Bareskrim Usut Tuntas Kasus Gagal Ginjal Akut AnakAnggota Komisi III DPR RI Arsul Sani mendorong Bareskrim Polri mengusut tuntas kasus gagal ginjal akut pada anak.
Baca lebih lajut »
Komisi VII DPR RI Tinjau Perkembangan AMMDesKomisi VII DPR RI melakukan Kunjungan Kerja Spesifik (Kunspik) dalam rangka meninjau perkembangan produksi Alat Mekanis Multiguna Pedesaan (AMMDes) di Bogor, Jawa Barat.
Baca lebih lajut »
Komisi I DPR Tunggu Jokowi soal Calon Panglima TNI Pengganti Andika PerkasaDPR hanya memiliki waktu sekitar satu bulan kedepan untuk melakukan uji kelayakan dan kepatutan terhadap calon Panglima TNI yang baru.
Baca lebih lajut »