Komisi I Minta Pemerintah Evaluasi Proses Pendistribusian STB
Dia meminta Kominfo untuk melakukan koordinasi secara intensif dengan seluruh stakeholders terkait untuk melakukan re-commitment migrasi ASO dan audit pendistribusian STB agar berjalan tepat waktu dan tepat sasaran.
"Anggaran untuk Set Top Box tahun 2022 sebesar Rp382 miliar atau 1 juta titik kemudian tahun 2023 sebesar Rp28 miliar untuk 80 ribu titik. Sebagai pengawas sudah sepatutnya kami mengetahui permasalahan apa yang sedang terjadi," ungkap Utut saat memimpin Tim Kunjungan Spesifik Komisi I DPR di Kota Bogor, Jawa Barat, Senin .
Politisi PDI-Perjuangan ini mendorong Kominfo untuk melakukan langkah startegis dengan memastikan penggunaan data Rumah Tangga Miskin yang tepat dengan berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah serta Lembaga Penyiaran Penyelenggara Multipleksing. Dan membuat Hotline khusus untuk menampung keluhan dari masyarakat.Utut menambahkan, Komisi I DPR RI akan menjadwalkan Rapat Kerja dengan Menkominfo untuk melakukan evaluasi secara menyeluruh terkait kesinambungan pelaksanaan ASO ke depannya.
"Nanti akan kita bawa ke Senayan untuk Rapat dengan Menkominfo dan seluruh stakeholders terkait karena anggarannya ini cukup besar jangan sampai masyarakat ini merasa rugi apalagi siara TV itu kan hiburan utama bagi masyarakat pedesaan," imbuhnya.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Cara Mendapatkan STB atau Set Top Box Gratis dari Pemerintah - Pikiran Rakyat DepokInformasi mengenai cara mendapatkan STB atau perangkat Set Top Box gratis yang diberikan pemerintah .
Baca lebih lajut »
Komisi IV DPR Meminta Pemerintah Perbaiki DIM RUU KSDAHEPemerintah sebelumnya telah menyerahkan 735 DIM terkait revisi UU No. 5 tahun 1990.
Baca lebih lajut »
Banyak Warga Mengeluh Tak Bisa Menonton TV, KPID Jabar MeresponsKPID Jabar minta warga segera pakai STB agar bisa kembali menyaksikan siaran televisi digital.
Baca lebih lajut »
Komisi I DPR Minta Yudo Margono Tuntaskan Kasus Pidana Oknum Anggota TNIKomisi I DPR RI meminta komitmen calon Panglima TNI Laksamana Yudo Margono menuntaskan kasus pidana yang melibatkan oknum TNI seperti mutilasi warga Suku Nduga Papua dan kasus lainnya.
Baca lebih lajut »
Komisi I Minta Laksamana Yudo Komit Tuntaskan Kasus Pidana PrajuritDalam penuntasan kasus pidana tersebut, prinsip yang utama adalah penegakan hukum dilakukan secara tuntas, transparan, dan berkeadilan.
Baca lebih lajut »
Siaran TV Analog Dihentikan, Sejumlah Warga Solo Ngadu ke Mas Gibran Minta STBSejumlah warga mengadu ke Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka, supaya mendapatkan bantuan STB.
Baca lebih lajut »