Komisi I DPR: UU Keamanan dan Ketahanan Siber perkuat kewenangan BSSN

Indonesia Berita Berita

Komisi I DPR: UU Keamanan dan Ketahanan Siber perkuat kewenangan BSSN
Indonesia Berita Terbaru,Indonesia Berita utama
  • 📰 antaranews
  • ⏱ Reading Time:
  • 34 sec. here
  • 2 min. at publisher
  • 📊 Quality Score:
  • News: 17%
  • Publisher: 78%

Wakil Ketua Komisi I DPR RI Ahmad Heryawan mengatakan bahwa undang-undang yang diusulkan untuk dibahas, yakni Rancangan Undang-Undang tentang Keamanan ...

Wakil Ketua Komisi I DPR RI Ahmad Heryawan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis . Wakil Ketua Komisi I DPR RI Ahmad Heryawan mengatakan bahwa undang-undang yang diusulkan untuk dibahas, yakni Rancangan Undang-Undang tentang Keamanan dan Ketahanan Siber akan membuat kewenangan Badan Siber dan Sandi Negara semakin kuat dalam urusan ketahanan siber.

"Dengan penguatan lewat undang-undang maka pekerjaannya semakin menjadi lebih jelas, termasuk tentu alatnya semakin canggih," kata Ahmad Heryawan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis. Salah satu kasus yang paling besar adalah kebocoran pada Pusat Data Nasional yang akhir-akhir ini terjadi.Menurut ia, RUU Keamanan dan Ketahanan Siber akan lebih mengatur soal tata kelola urusan keamanan siber. Walaupun UU Perlindungan Data Pribadi sudah disahkan, tetapi undang-undang yang mengatur tata kelola siber belum ada dan masih harus diperkuat.Selain itu, menurut Aher, isu keamanan siber terhadap situs-situs penyelenggara pemilu juga harus dijaga dengan baik.

Berita ini telah kami rangkum agar Anda dapat membacanya dengan cepat. Jika Anda tertarik dengan beritanya, Anda dapat membaca teks lengkapnya di sini. Baca lebih lajut:

antaranews /  🏆 6. in İD

Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama

Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.

Pembentuk UU Diingatkan Hati-hati Susun Revisi UU PemiluPembentuk UU Diingatkan Hati-hati Susun Revisi UU PemiluPimpinan DPR memastikan undang-undang harus dibicarakan antara pemerintah dan DPR sehingga tidak bisa DPR saja.
Baca lebih lajut »

Komisi II DPR pecahkan rekor MURI hasilkan undang-undang terbanyakKomisi II DPR pecahkan rekor MURI hasilkan undang-undang terbanyakKomisi II DPR RI periode 2019-2024 memecahkan rekor Museum Rekor-Dunia Indonesia (MURI) terkait pembuatan undang-undang terbanyak sepanjang sejarah dalam satu ...
Baca lebih lajut »

Ada 2 Komisi Baru di DPR, Puan: Komisi XII Membidangi Energi-ESDM, Komisi XIII Hukum-HAMAda 2 Komisi Baru di DPR, Puan: Komisi XII Membidangi Energi-ESDM, Komisi XIII Hukum-HAMDengan penambahan ini, total komisi di DPR akan berjumlah 13 komisi.
Baca lebih lajut »

Babak Baru! Laporan Nikita Mirzani Terhadap Vadel Badjideh Naik ke PenyidikanBabak Baru! Laporan Nikita Mirzani Terhadap Vadel Badjideh Naik ke PenyidikanLaporan Nikita Mirzani kepada Vadel Badjideh terkait Undang-undang Kesehatan, Undang-undang Perlindungan Anak, dan KUHP.
Baca lebih lajut »

Ini Daftar Ketua Komisi di DPR, Ada Titiek Soeharto hingga ”Grand Master” Utut AdiantoIni Daftar Ketua Komisi di DPR, Ada Titiek Soeharto hingga ”Grand Master” Utut AdiantoTotal ada 13 komisi di DPR atau lebih banyak dua komisi dibandingkan DPR periode sebelumnya.
Baca lebih lajut »

Jelang Penetapan AKD, PKB Akui Dapat Jatah Kursi Ketua Komisi 8 dan Komisi 6Jelang Penetapan AKD, PKB Akui Dapat Jatah Kursi Ketua Komisi 8 dan Komisi 6Dua ketua komisi DPR yang dimaksud PKB yakni Komisi 6 dan Komisi 8.
Baca lebih lajut »



Render Time: 2025-02-16 11:04:45