Revisi UU ITE diharapkan bisa tingkatkan perlindungan hukum di era teknologi.
Lebih lanjut, Bambang Kristiono menyampaikan perlu dilakukan sinkronisasi antara RUU ITE dengan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana untuk menjawab persoalan-persoalan hukum yang timbul akibat aktivitas di dunia siber.
Selama ini, implementasi UU ITE menghadapi sejumlah persoalan yang perlu diatasi. Salah satu permasalahan yang muncul adalah keberatan sebagian masyarakat terhadap Pasal 27 ayat tentang pencemaran nama baik dan/atau penghinaan melalui internet. Politisi Partai Gerindra ini menekankan bahwa penerapan pasal-pasal yang dianggap bermasalah tidak hanya memicu perdebatan di masyarakat terkait dengan aspek keadilannya namun juga keprihatinan pemerintah terhadap penerapan pasal yang dianggap tidak sesuai dengan maksud dan tujuan dibuatnya aturan tersebut.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Pemerintah dan DPR Sepakat Revisi Target Pertumbuhan Ekonomi dan Nilai Tukar Rupiah di 2024Pemerintah dan DPR merevisi batas bawah pertumbuhan ekonomi RI pada 2024 dan menurunkan batas atas proyeksi nilai tukar rupiah.
Baca lebih lajut »
Komisi III DPR siap perjuangkan penambahan anggaran KPK dan PPATKKomisi III DPR RI menyatakan siap memperjuangkan penambahan anggaran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan ...
Baca lebih lajut »
Komisi VI DPR Setujui Pagu Indikatif Kemendag, Sebegini NominalnyaMenteri Perdagangan Zulkifli Hasan menyambut baik Pagu Indikatif Kemendag 2024 Rp 1,954 triliun yang disetujui oleh Komisi VI DPR RI.
Baca lebih lajut »
Komisi IX DPR Buka Suara soal Kapan RUU Kesehatan Omnibus Law SelesaiRespons Komisi IX DPR RI soal banyaknya pertanyaan, kapan RUU Kesehatan Omnibus Law selesai.
Baca lebih lajut »
Mendag Zulhas: Saya Apresiasi Komisi VI DPR yang Lakukan Pendalaman Protokol PerubahanKementerian Perdagangan (Kemendag) mengapresiasi Komisi VI DPR yang akan mendalami rencana pengesahan Protokol Perubahan Persetujuan.
Baca lebih lajut »