Kualitas Kepala Staf baik darat, laut dan udara dinilai sama.
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi I DPR RI Bobby Adityo Rizaldi menilai penunjukan Kepala Staf TNI Angkatan Laut Laksamana TNI Yudo Margono sebagai calon tunggal Panglima TNI untuk memenuhi prinsip keterwakilan matra TNI secara bergantian. Penunjukan Kasal, menurutnya sangat tepat, sehingga dengan prinsip keterwakilan matra TNI secara bergantian tersebut tidak memunculkan polemik adanya supremasi tertentu.
"Karena ini fit and proper test, bukan assesment test karena kualifikasi Panglima adalah pernah menjadi kepala staf, sehingga memenuhi syarat," ujarnya pula. Ia pun mengaku menyambut baik Surat Presiden atau Surpres tentang calon Panglima TNI pada hari ini."Jadi dipastikan tidak akan ada kekosongan kepemimpinan TNI seperti tahun 1998 walaupun hanya beberapa hari," katanya lagi.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Puan Maharani Bicara Calon Panglima TNI, 3 Kepala Staf TertawaPuan mengaku belum menerima surat presiden tentang calon panglima TNI. Ketua DPR Puan Maharani menerima brevet Hiu Kencana ke tujuh pejabat tinggi negara...
Baca lebih lajut »
Istana: Semua Kepala Staf Punya Kesempatan yang Sama Jadi Panglima'Tiga-tiganya baik. Tiga-tiganya oke. Semua punya hak. Secara konstitusi, semua punya kesempatan jadi panglima. Tapi dari Pak Presiden kan mengkalkulasi mana yang pas,' ujar Moeldoko mediaindonesia referensibangsa Sumber:
Baca lebih lajut »
Mencegah Survei Abal-AbalKUALITAS pemilihan umum ditentukan seberapa bermutu produk hukum dan implementasinya oleh Komisi Pemilihan Umum.
Baca lebih lajut »
Rotasi Matra Alasan Jokowi Tunjuk KSAL Yudo Margono jadi Panglima TNIPratikno menegaskan, semua kepala staf TNI layak menjadi Penglima TNI untuk menggantikan Jenderal Andika Perkasa.
Baca lebih lajut »
Memantau Dampak Gempa Cianjur dari Udara Bersama Kepala BNPBBNPB terus mendata dampak gempa Cianjur, termasuk dampak materiil. KompasTV berkesempatan diajak Kepala BNPB untuk memantau dari udara dampak gempa dan sebaran posko bantuan. Relokasi dan pembangunan rumah pun telah direncanakan oleh Kementerian PUPR.
Baca lebih lajut »