Ketua Komisi I DPR RI Meutya Hafid mengingatkan institusi TNI untuk melakukan evaluasi internal atas kasus oknum prajurit TNI Angkatan Udara yang menembak ...
Jakarta - Ketua Komisi I DPR RI Meutya Hafid mengingatkan institusi TNI untuk melakukan evaluasi internal atas kasus oknum prajurit TNI Angkatan Udara yang menembak pemulung di Kota Palu, Sulawesi Tengah.
"Insiden ini tidak dapat ditoleransi karena telah melukai masyarakat yang tidak melakukan ancaman. Pelaku harus mendapatkan sanksi hukum sesuai mekanisme yang ada dan harus ada evaluasi terkait persoalan ini dari jajaran TNI,” katanya. "Kita ketahui bersama bahwa salah satu kewajiban TNI adalah dekat dengan rakyat. Jangan karena menggunakan seragam maka bisa bertindak arogan dengan warga sipil," tuturnya.
"Delapan Wajib TNI harus mendarah daging di hidup seorang prajurit agar tidak merasa lebih berkuasa dibandingkan masyarakat sipil," kata Meutya.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Ketua Komisi I DPR Tegaskan Usulan Prajurit Boleh Berbisnis Tak Masuk ke Draf Revisi UU TNIKETUA Komisi I DPR RI Meutya Hafid menegaskan usulan agar prajurit TNI boleh berbisnis tidak masuk ke dalam draf RUU TNI yang sedang dibahas di parlemen
Baca lebih lajut »
Ketua Komisi I DPR Tegaskan Usulan Prajurit Boleh Berbisnis Tak Masuk ke Draf Revisi UU TNIKETUA Komisi I DPR RI Meutya Hafid menegaskan usulan agar prajurit TNI boleh berbisnis tidak masuk ke dalam draf RUU TNI yang sedang dibahas di parlemen
Baca lebih lajut »
Ketua Komisi II DPR Prihatin Hasyim Asyari Dipecat dari Jabatan Ketua KPU: Jadi Pelajaran bagi SemuaAhmad Doli Kurnia menyebut putusan DKPP harus dijadikan pelajaran bagi semua Terutama para penyelenggara pemilu untuk menjaga perilaku dan perkataan.
Baca lebih lajut »
KPK Dalami Bukti Keterlibatan Ketua Komisi V DPR dalam Kasus DJKA KemenhubJPNN.com : Peluang penetapan tersangka kepada anggota DPR Fraksi PDIP tergantung analisis alat bukti yang dikumpulkan oleh tim penyidik KPK.
Baca lebih lajut »
Ketua Komisi I DPR soal Serangan ke PDN Tak Punya Back Up: Masalah Kebodohan“Intinya jangan lagi bilang tata kelola, ini bukan masalah tata kelola, Pak. Jadi, ini masalah kebodohan, punya data nasional tidak ada satu pun back up,
Baca lebih lajut »
Ketua Komisi I DPR RI ke BSSN: Data Diretas Itu Kebodohan, Bukan Salah KelolaKepala BSSN Hinsa Siburian mengakui pemerintah tidak memiliki data backup setelah Pusat Data Nasional (PDN) diretas ransomware pada rapat bersama Komisi I DPR Kamis 27 Juni 2024 di ruang rapat DPR RI, Senayan, Jakarta.
Baca lebih lajut »