Komisi I DPR RI melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Jawa Timur untuk mengetahui bagaimana pengelolaan dan perlindungan data yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
Panja ini, menurut Wakil Ketua Komisi I DPR RI Abdul Kharis Almasyhari, dibentuk karena banyaknya aduan terkait kebocoran data yang masuk ke Komisi I. Ia pun mengapresiasi Pemerintah Provinsi Jawa Timur atas upaya mereka dalam pengelolaan dan perlindungan data serta kesiapan mereka dalam program Satu Data Indonesia.
Dalam kunjungan ini, Panja Kebocoran Data Komisi I mendengarkan masukan serta sejumlah upaya yang dilakukan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, dalam hal ini Dinas Kominfo Provinsi Jawa Timur, terutama terkait dengan perlindungan data. Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam upaya perlindungan data telah membentuk Tim Reaksi Computer Security Incident Response Team yang dibentuk di delapan kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur.
Karena itu, Abdul Kharis meyakini bahwa Provinsi Jawa Timur sudah siap untuk menyongsong adanya program Satu Data Indonesia.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Anggota Komisi I DPR Apresiasi Pendekatan Humanis TNIChristina Aryani mengapresiasi pendekatan humanis yang telah dilakukan TNI selama ini melalui upaya pembinaan teritorial, komunikasi sosial, serta pendekatan budaya melalui tokoh.
Baca lebih lajut »
Komisi III DPR RI Soroti Viral Polisi Peras Polisi yang Terjadi di Polda Metro JayaAnggota Komisi III Fraksi Partai Persatuan Pembangunan Arsul Sani tanggapi isu polisi peras polisi di Polda Metro Jaya, menurutnya masyarakat mulai mengerti.
Baca lebih lajut »
Mahasiswa UI Tewas Ditabrak Purnawiran Polisi Jadi Tersangka, Begini Tanggapan Komisi III DPRAnggota Komisi III DPR RI Fraksi Partai Persatuan Pembanunan Arsul Sani menyoroti kasus mahasiswa Universitas Indonesia (UI) yang menjadi tersangka meski tewas.
Baca lebih lajut »
Komisi III DPR Minta Polri Usut Tuntas Laporan Terhadap 9 Hakim MKWakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni meminta Polri mengusut tuntas laporan terhadap sembilan hakim Mahkamah Konstitusi (MK)
Baca lebih lajut »
Anggota Komisi VI DPR Minta Garuda Indonesia Akomodir Penggunaan Jilbab untuk Pramugari - Tribunnews.comNasim Khan mendesak maskapai penerbangan Garuda Indonesia segera mengakomodir aturan penggunaan jilbab secara permanen bagi para pramugari.
Baca lebih lajut »
Dipangkas Jadi 35 Hari, Usulan Komisi VII DPR RI untuk Perjalanan Haji 2023Berbagai skenario dirancang untuk mengurangi biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) 2023 yang naik signifikan. Salah satunya, memperpendek waktu perjalanan haji. Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Diah Pitaloka mengusulkan pengurangan masa perjalanan haji dari 42 menjadi 35 hari. Apabila dipangkas
Baca lebih lajut »