Komisi Hukum dan HAM MUI mendorong penyelesaian damai kasus Gereja Kristen Kemah Daud
"Saya setuju, ini supaya tidak perlu ditahan polisi, itu menjadi pelajaran untuk kita semua, untuk membenahi kembali terkait pemahaman kita tentang kebebasan beragama dan aturan-turunan tentang pelaksanaan peribadahan," kata Prof Deding kepadaKetua Bidang Hukum, HAM dan Perundang-undangan Pengurus Besar Al Washliyah ini mengatakan, polisi tentu akan memproses secara hukum. Tapi perlu dipertimbangkan karena ini terkait dengan hubungan antarumat beragama.
Prof Deding mengatakan, kalau ada saling pengertian dan kesadaran akan kekhilafan antara pihak Ketua RT dan GKKD Lampung, itu jauh lebih baik untuk kedepannya dalam menjaga kondusifitas keamanan dan kerukunan antar umat beragama, terutama memasuki tahun politik ini. "Pasal yang disangkakan juga bukan tindak pidana berat dengan ancaman lma tahun lebih. Saya yakin Wawan tidak akan melarikan diri, menghilangkan barang bukti dan mengulangi tindak pidana. Insya Allah saudara Wawan akan kooperatif," jelasnya.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Rektor Udayana Jadi Tersangka, Tim Hukum Rektorat Ungkap Dasar Hukum Sumbangan Pengembangan InstitusiTim hukum Rektorat menjelaskan dasar hukum pungutan Sumbangan Pengembangan Institusi setelah Rektor Udayana I Nyoman Gede Antara ditetapkan tersangka
Baca lebih lajut »
Tim Hukum Unud Tak Puas Penyidikan Kejati Bali, Bongkar Dasar Hukum Pungutan Dana SPI, DuhTim Hukum Universitas Udayana sepertinya tak puas dengan penyidikan Kejati Bali, balik membongkar dasar hukum pungutan Dana SPI yang diklaim sah, duh
Baca lebih lajut »
Dituduh Terima Gratifikasi, Harta Wamenkumham Rp 25 M, Utang Rp 5 MWakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiariej (EOSH), diterpa kabar tak sedap
Baca lebih lajut »
Diduga Terima Gratifikasi, Wamenkumham Dilaporkan ke KPKWakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiariej (EOSH), diterpa kabar tak sedap.
Baca lebih lajut »
Pimpinan Komisi VI DPR minta hentikan politisasi kasus Depo Plumpang'Hal-hal seperti ini ketika dipolitisasi tentu akan menjadi runyam, mengaburkan masalah, dan akhirnya tidak bisa mengambil keputusan-keputusan yang penting...' kata Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Martin Manurung.
Baca lebih lajut »
Pimpinan Komisi VI DPR Minta Hentikan Politisasi Kasus Depo PlumpangPertamina diminta melakukan audit atau kajian pada keamanan dari seluruh fasilitas
Baca lebih lajut »