Beban terhadap masyarakat yang dimaksud adalah tarif layanan sistem jalan berbayar elektronik (electronic road pricing/ERP).
Sebagai informasi, usulan Dinas Perhubungan DKI Jakarta, tarif layanan ERP dipatok Rp 5.000-Rp 19.000.
Menurut Ismail mengaku hendak membantu masyarakat dalam hal mengurangi kemacetan tanpa perlu menambah beban warga Ibu Kota. "Yang terpenting adalah kita harus advokasi masyarakat. Supaya, ketika upaya kita menerapkan untuk mengurangi kemacetan itu, jangan sampai menimbulkan beban baru pada masyakat," urainya di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Senin .Menurut dia, pengurangan kemacetan yang tak membenani masyarakat adalah dengan mengoptimalkan aturan ganjil genap .
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Disinggung soal Formula E 2023, Ketua DRPD DKI Jakarta Minta APBD Tak Boleh DisentuhKetua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi mengingatkan, agar ajang balap mobil listrik Formula E 2023 tak menggunakan APBD Jakarta.
Baca lebih lajut »
Daftar Nama KP dan KBP Kongres Luar Biasa PSSI Telah Ditetapkan - Bolasport.comKP bertugas menilai kelayakan Calon Ketua Umum dan Wakil Ketua Umum PSSI. Lalu, KBP menangani banding apabila ada calon yang lolos verifikasi. Siapa saja yang bertugas?
Baca lebih lajut »
DPRD DKI Belum Berencana Panggil Dinas Sosial Soal Dugaan Korupsi BansosKetua Komisi E DPRD DKI Jakarta Iman Satria mengatakan dugaan korupsi bansos di DKI yang beredar di medsos baru sekedar menduga-duga.
Baca lebih lajut »
Ekonom Soroti Beban PLN yang Meroket hingga Rp94,22 TriliunEkonom Indef menyoroti beban pembelian listrik PLN yang mencapai Rp94,22 triliun hingga kuartal III/2022.
Baca lebih lajut »
Beban PLN Tembus Rp94,22 Triliun, Ini Biang KeroknyaPLN mencatat beban pembelian listrik dari pembangkit swasta hingga kuartal III/2022 berada di angka Rp94,22 triliun.
Baca lebih lajut »