Dugaan kebocoran data wajib pajak yang diungkap oleh Bjorka tengah diselidiki oleh Kementerian Kominfo bersama dengan BSSN dan Kepolisian.
Kementerian Kominfo akhirnya memberikan tanggapan soal dugaan kebocoran data wajib pajak beberapa waktu lalu.
Langkah ini didasarkan pada PP nomor 71 tahun 2019 tentang Penyelenggaran Sistem dan Transaksi Elektronik . Tidak hanya itu, Kominfo juga terus berkoordinasi dengan pihak terkait lainnya soal dugaan kebocoran data wajib pajak ini. 'Menggunakan Data Pribadi yang bukan miliknya dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun dan/atau pidana denda paling banyak 4 miliar rupiah,' ujar Prabu.
Menurut Dwi, pihak DJP telah melakukan penelitian terkait permasalahan tersebut dan menyebut kalau tidak ada indikasi terjadi kebocoran data langsung dari sistem informasi DJP. Menindaklanjuti dugaan kebocoran data ini, DJP memastikan telah berkoordinasi Kementerian Kominfo , BSSN, serta Polri.
Dirjen IKP Kominfo DJP Kementerian Keuangan Kebocoran Data Wajib Pajak BSSN UU PDP Data Pribadi
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Data NPWP Miliknya Bocor, Jokowi Perintahkan Ini ke Kominfo dan BSSNPresiden Joko Widodo atau Jokowi angkat bicara soal dugaan kebocoran data 6 juta Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), termasuk miliknya, keluarganya, dan para pejabat negara.
Baca lebih lajut »
6 Juta Data NPWP Bocor, Jokowi: Mungkin Karena Keteledoran PasswordJokowi memerintahkan Kominfo, Kemenku dan BSSN melakukan mitigasi soal bocornya jutaan data NPWP
Baca lebih lajut »
Kemenkominfo gaet BSSN dalam mitigasi dugaan peretasan surel DPRKementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) menggaet Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) dalam langkah mitigasi terhadap dugaan peretasan akun surat ...
Baca lebih lajut »
Dugaan Penyelewengan Dana PON Aceh-Sumut 2024, Menpora Bakal Koordinasi dengan Kejagung-BareskrimDana penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional (PON) 2024 di Aceh dan Sumatera Utara diduga diselewengkan, Menpora Dito Ariotedjo akan koordinasi dengan Kejaksaan Agung dan Bareskrim Polri.
Baca lebih lajut »
Tanggapan Jokowi soal Dugaan Kebocoran Data NPWP dan NIK, dari Keteledoran Password hingga MitigasiPresiden Jokowi merespon dugaan kebocoran 6 juta data NIK dan NPWP dengan memerintahkan Kominfo, Kemenkeu, dan BSSN untuk melakukan mitigasi secepatnya.
Baca lebih lajut »
Mendagri Tito Minta Jajaran BNPP Perkuat Koordinasi, Guna Optimalkan Realisasi Program KerjaMenurut Tito, BNPP adalah badan koordinasi, bukan eksekutor utama. Kekuatan utamanya adalah koordinasi, untuk membicarakan koordinasi kunci utamanya adalah komunikasi
Baca lebih lajut »