Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan mengkritik pembentukan Dewan Pertahanan Nasional (DPN) oleh Presiden Prabowo Subianto karena dianggap melebihi kewenangan yang diatur dalam UU Pertahanan dan berpotensi mengancam HAM.
jpnn.com - Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan menyoroti pembentukan Dewan Pertahanan Nasional ( DPN ) oleh Presiden Prabowo Subianto yang dinilai tidak sejalan dengan UU Pertahanan, serta berbahaya bagi kehidupan demokrasi dan HAM di Indonesia.
Masalah ini dibahas koalisi masyarakat sipil dalam diskusi publik di Kantor Imparsial, Tebet, Jakarta Selatan pada Kamis (19/12/2024), sebagai respons atas langkah Presiden Prabowo membentuk DPN dan melantik Menhan Sjafrie Sjamsoeddin menjadi ketua harian lembaga pemerintah itu. Koalisi menilai UU Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara memang mengatur tentang pembentukan DPN. Namun, dalam undang-undang itu, fungsi dewan tersebut hanya sebagai lembaga penasihat Presiden dalam membantu merumuskan kebijakan pertahanan. Koordinator Presiden BEM SI Satria dalam diskusi itu menyampaikan bahwa pada Pasal 15 UU Pertahanan disebutkan'Dalam menetapkan kebijakan umum pertahanan negara, Presiden dibantu oleh Dewan Pertahanan Nasional'. Sesuai Pasal 15 UU Pertahanan Nasional, DPN berfungsi hanya sebatas penasihat Presiden dalam menetapkan kebijakan umum pertahanan dan pengerahan komponen pertahanan serta bertugas untuk menelaah, menilai, dan menyusun kebijakan terpadu di bidang pertahanan. 'Namun demikian, berdasarkan Perpres Dewan Pertahanan Nasional kewenangannya menjadi sangat luas dan multi-interpretatif, yakni, 'DPN juga memiliki fungsi pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Presiden' sebagaimana disebut dalam Pasal 3 huruf F Perpres,' ujarnya dikutip dari siaran pers. Koalisi memandang, penambahan wewenang ini tidak sesuai dengan kewenangan yang diatur dalam UU No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. Selain itu, penambahan wewenang yang luas untuk melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh Presiden sesungguhnya bersifat karet sehingga dapat menimbulkan multi-interpretasi, bahkan memiliki potensi penyalahgunaan wewenang yang tinggi
DPN Presiden Prabowo UU Pertahanan HAM Demokrasi
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Koalisi Sipil akan Judicial Review Keputusan Presiden tentang DPNKoalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Keamanan berencana melakukan judicial review terhadap Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 2024 tentang Pengangkatan Ketua Harian dan Sekretaris Dewan Pertahanan Nasional (DPN). Uji materi ini berkaitan dengan klausul dalam Keppres yang dinilai melampaui kewenangan DPN dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara.
Baca lebih lajut »
Sebut LGBTQ jadi Ancaman Negara, Ucapan Sekjen Wantannas Dikecam Koalisi Sipil: Langgar Prinsip HAM!Koalisi Masyarakat Sipil Anti Kekerasan Seksual (Kompaks) menilai pernyataan itu tidak berdasar, bahkan cenderung bertentangan dengan prinsip HAM.
Baca lebih lajut »
Menteri HAM Pigai Tak Hadiri Peringatan Hari HAM di Komnas HAMKOMISI Nasional Hak Asasi Manusia Komnas HAM menggelar peringatan Hari HAM Sedunia 2024 di Kantor Komnas HAM Jakarta Selasa 1012
Baca lebih lajut »
Koalisi Masyarakat Sipil Sarankan Quick Wins Transisi Energi untuk 100 Hari Pemerintahan Prabowo-GibranFocus Group Discussion (FGD) yang dihadiri PT PLN (Persero) dan Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE), Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) serta 30 lembaga riset dan organisasi masyarakat sipil, merekomendasikan delapan quick wins transisi energi untuk 100 hari pertama pemerintahan Prabowo-Gibran. Quick wins ini bertujuan mendukung target pertumbuhan ekonomi yang lebih berkualitas dan inklusif melalui percepatan transisi energi sejalan dengan visi misi Asta-Cita.
Baca lebih lajut »
Koalisi Masyarakat Sipil Sodorkan 10 Rekomendasi Soal Peraturan Bebas Deforestasi Uni EropaKoalisi menyodorkan 10 rekomendasi kepada Uni Eropa untuk memperketat kebijakan bebas deforestasi demi keberlanjutan lingkungan.
Baca lebih lajut »
Koalisi Masyarakat Sipil Mendesak Reformasi Kepolisian Terkait Kasus Penculikan HukumKoalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Kepolisian meminta evaluasi menyeluruh terhadap kepolisian setelah terjadi beberapa kasus penembakan di luar hukum yang melibatkan anggota polisi.
Baca lebih lajut »