Koalisi masyarakat sipil menuntut Presiden Joko Widodo membatalkan Keputusan Presiden tentang Pembentukan Tim Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu.
Koalisi masyarakat sipil menilai pidato Presiden Joko Widodo di DPR RI pada 16 Agustus 2022 tentang penyelesaian pelanggaran HAM berat masa lalu tidak sesuai dengan kenyataan. Keluarga Korban Peristiwa Semanggi 1, Maria Catarina Sumarsih mengatakan, kondisi penyelesaian kasus pelanggaran HAM dalam hampir delapan tahun pemerintahan Jokowi mengalami kemunduran.
"Keppres ini juga akan menutup tuntutan dan harapan korban-keluarga dalam mencari kebenaran dan menuntut keadilan," jelas Sumarsih secara daring, Rabu . Koordinator KontraS Fatia Maulidiyanti mengatakan pembentukan Keppres Pembentukan Tim Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu tidak melibatkan publik, termasuk korban dan keluarga korban, serta organisasi yang selama ini fokus dalam isu HAM. Ia khawatir regulasi yang dibuat ini tidak akan mewakili korban dan keluarga korban.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Setara Institute Kritisi Keppres Penanganan Pelanggaran HAM Berat Masa LaluSetara Institute mengkritisi Jokowi soal Keppres penanganan pelanggaran HAM Berat masa lalu, menutup rapat tuntutan publik dan harapan korban akan keadilan.
Baca lebih lajut »
Tim Penyelesaian Kasus HAM Berat Masa Lalu Dikhawatirkan Mempertebal ImpunitasArgumen bahwa Tim Penyelesaian Non-yudisial Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat Masa Lalu yang dibentuk melalui Keputusan Presiden, tak akan menutup peluang penyelesaian melalui jalur yudisial, dianggap hanya retorika. Polhuk AdadiKompas
Baca lebih lajut »
Jokowi soal Komitmen Membangun Indonesia dari Desa: Betul-Betul Ada Perubahan, Saya Sering ke DesaPreisden Jokowi soal membangun Indonesia yang merata di wilayah pinggiran, perbatasan hingga ke pelosok desa (Indonesiasentris).
Baca lebih lajut »
Surya Paloh Respons Positif Pidato Jokowi soal Politik IdentitasKetua Umum Partai Nasdem Surya Paloh memandang positif hal yang disampaikan Jokowi soal politik identitas.
Baca lebih lajut »
Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat dan Korupsi Kembali Muncul di Pidato PresidenPemerintah tengah menyiapkan RUU tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi sebagai wujud keseriusan dalam menyelesaikan kasus-kasus dugaan pelanggaran HAM masa lalu. Polhuk AdadiKompas
Baca lebih lajut »