SEJUMLAH aktivis masyarakat sipil meminta Presiden Joko Widodo membatalkan rencana revisi UU Nomor 24/2003 tentang Mahkamah Konstitusi (MK).
Selain situasi Indonesia yang sedang dilanda pandemi, revisi ini juga diduga menjadi cara untuk tukar guling agar MK dapat menolak sejumlah pengujian konstitusionalitas yang krusial, seperti revisi UU KPK dan perppu penanganan covid-19.
Disebutkan, dalam naskah yang beredar di masyarakat, setidaknya ada empat belas poin perubahan dalam RUU ini. Namun, ketika diselisik lebih lanjut, permasalahan pokok ada pada tiga ketentuan. Kurnia mengungkapkan dari kajian yang dilakukan, pihaknya melihat poin-poin perubahan yang digagas DPR memiliki substansi penting bagi kelembagaan MK itu sendiri. “Praktik yang dikedepankan hanya menyoal masa jabatan hakim MK. Jika membandingkan dengan lembaga peradilan lainnya, seperti Mahkamah Agung, publik akan menemukan perbedaan yang cukup mencolok,” jelasnya.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Tolak 500 TKA China, KSPI: Kemenaker Langgar UU Ketenagakerjaan!Presiden KSPI Said Iqbal menilai pihak Kemenaker telah melanggar UU tentang Ketenagakerjaan dengan mendahului TKA untuk bekerja dibandingkan orang Indonesia. TKAChina
Baca lebih lajut »
Anggota DPR Ngebet Bahas UU, Najwa Shihab: Kayak Ngejar SetoranNajwa Shihab membacakan surat terbuka untuk anggota DPR yang sibuk membahas rancangan undang-undang bermasalah di tengah pandemi.
Baca lebih lajut »
Jadi Pusat Grosir dan Sentra Kerudung Jabar, Uu Ruzhanul Harap CBC Bangkitkan Ekonomi PasarWakil Gubernur Jawa Barat (Jabar) Uu Ruzhanul Ulum menghadiri acara 'Launching Ciroyom Baru Centre (CBC) sebagai Pusat Grosir & Sentra Kerudung Jawa Barat' di CBC, Andir, Kota Bandung, Sabtu (7/3/20). UuRuzhanulUlum
Baca lebih lajut »
Uu Ruzhanul Ajak DMI Purwakarta Bangun JabarWakil Gubernur Jawa Barat (Jabar) Uu Ruzhanul Ulum mengajak ulama yang tergabung dalam Dewan Masjid Indonesia untuk ikut serta membangun Jabar dan mewujudkan Jabar Juara Lahir Batin. UuRuzhanulUlum
Baca lebih lajut »
Penunjukan Boy Rafli Jadi Kepala BNPT Dikritik, Polri: Sudah Sesuai UUArgo menjelaskan dalam penunjukan Kepala BNPT, Idham hanya mengusulkan. Namun proses pengangkatan Kepala BNPT adalah kewenangan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Baca lebih lajut »