Anggota DPR harus segera mengesahkan RUU PPRT menolak undang-undang ini artinya DPR memilih untuk dikenang sebagai agen perbudakan di Indonesia
Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui Direktorat Jenderal Perikanan dan Budi Daya, sejak 2021, menetapkan Desa Laikang, Mangarabombang, Takalar, sebagai kampung budi daya rumput laut.Aktivis Koalisi Sipil Untuk Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga melakukan unjuk rasa di depan kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu ) dengan mengembalikan naskah kepada Badan Keahlian DPR saat kajian terkait Daftar Inventaris Masalah dan Surat Presiden sudah selesai dan tersedia.
Lita menilai, selama ini DPR sangat cepat mengesahkan RUU yang berpihak pada penguasa dan pengusaha, sementara RUU uang berpihak pada masyarakat sering kali diabaikan dan bahan dipermainkan. Jika hal itu terus dilakukan hingga akhir masa jabatan, DPR kata Lita, akan dikenang sebagai agen perbudakan modern di Indonesia.
Aprillia menjelaskan PRT tak bisa dilindungi oleh UU Ketenagakerjaan karena secara regulasi, UU tersebut hanya mengakomodir pekerja formal. Permasalahan itu juga yang pernah dilaporkan dalam kasus yang masuk ke LBH Jakarta. KPU RI dikritik oleh Komisi II DPR RI soal pemborosan anggaran lewat gaya hidup mewah dalam rapat dengar pendapat pada Selasa .
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Pembahasan RUU PPRT Lamban, Formappi Sindir Ini Bukan Kepentingan ElitRUU yang akhirnya disahkan oleh DPR mayoritas merupakan RUU-RUU dengan kepentingan elit yang begitu kuat
Baca lebih lajut »
Koalisi Sipil untuk UU PPRT Akan Gelar Aksi di Depan DPR, Desak Pengesahan Bulan IniSelainmenahan 15 tahun lebih Surpres dan DIM RUU PPRT dari Pemerintah para pimpinan DPR mementahkan drafRUU usulan DPR dengan melemparkan ke Badan Kajian DPR
Baca lebih lajut »
Butuh Komitmen Kuat dan Nyata Pimpinan DPR untuk Wujudkan RUU PPRT jadi Undang-undangJPNN.com : Wakil Ketua MPR Lestari Moerdijat terus menyoroti tak kunjungan selesainya pembahasan RUU PPRT untuk dijadikan menjadi undang-undang
Baca lebih lajut »
Abaikan Kepentingan Perempuan, DPR Punya Catatan Buruk Legislasi termasuk RUU PPRTEksekutif dan legislatif lebih mengutamakan isu lain sehingga isu terkait perlindungan kepada perempuan jarang terbaca
Baca lebih lajut »
Pengesahan RUU PPRT Perlu Political Will DPREsensi perlindungan terhadap para pekerja rumah tangga adalah sebuah keniscayaan
Baca lebih lajut »
Pengesahan RUU PPRT Perlu Political Will DPREsensi perlindungan terhadap para pekerja rumah tangga adalah sebuah keniscayaan
Baca lebih lajut »