Total lahan terbakar yang disegel 200 hektare (ha).
DIREKTORAT Jenderal Penegakan Hukum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan , kemarin, kembali menyegel 3 lokasi lahan terbakar di Kalimantan Barat yaitu pada areal konsesi PT MSL di Kabupaten Mempawah, PT TAS dan PT SPAS Kabupaten Ketapang. Pekan yang lalu, Ditjen Gakkum KLHK telah juga menyegel lahan terbakar milik 7 perusahaan perkebunan dan HTI.
Dijelaskannya, kebakaran lahan di areal konsesi IUPHHK-HTI milik PT MSL, di Kabupaten Mempawah, mencapai luas 40 ha. Kebakaran lahan di lokasi konsesi PT TAS, Kecamatan Tanjung Baik Budi, Kabupaten Ketapang mencapai 100 ha. Dan, kebakaran lahan di konsesi PT SPAS, di Kecamatan Sungai Putri, Kabupaten Ketapang, mencapai 60 ha. Kebakaran hutan dan lahan sudah terjadi seminggu yang lalu dan masih berlangsung sampai hari ini.
"Kami sudah memanggil wakil 7 perusahaan yang lahannya sudah disegel sebelumnya untuk meminta klarifikasi terkait adanya kebakaran di areal perusahaan-perusahaan itu," kata Hari Novianto menambahkan.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
KLHK segel 7 lahan sawit penyebab karhutla di Kalbar - ANTARA TV
Baca lebih lajut »
KLHK Segel 7 Perusahaan Terkait Karhutla di KalbarDirjen Gakkum KLHK mengungkap ada tujuh perusahaan yang telah disegel dan dua lagi masih didalami terkait karhutla di Kalbar.
Baca lebih lajut »
Tiga lokasi baru karhutla yang disegel Ditjen Gakkum KLHKDirektorat Jenderal Penegakan Hukum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Selasa (13/8) menyegel tiga lokasi baru dari lahan terbakar, dimana kali ini ...
Baca lebih lajut »
KLHK siapkan teknologi pembukaan lahan tanpa bakar cegah karhutlaBadan Litbang dan Inovasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan siap mengaplikasikan teknologi pembukaan lahan tanpa bakar untuk mencegah kebakaran ...
Baca lebih lajut »
KLHK Minta Upaya Rehabilitasi Hutan dan Lahan Libatkan Semua PihakPemerintah pusat, dalam hal ini KLHK melalui Direktorat Jenderal Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung (PDASHL) membuat perencanaan secara nasional. Dengan adanya komando dari pemerintah pusat, pemerintah daerah tidak bergerak sendiri.
Baca lebih lajut »
KLHK Minta Pemda Aktif Data Lahan Masyarakat yang Hendak DibukaKLHK meminta pemerintah daerah (pemda) aktif bekerja sama untuk mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Baca lebih lajut »