Irjen Kemenkeu sudah lakukan semua langkah dari kasus Gayus sampai sekarang.
"Surat ini tanpa ada nilai transaksi, hanya berisi nomor surat, tanggal surat, nama-nama yang ditulis PPATK dan kemudian tindak lanjuti Kemenkeu," kata Sri kepada wartawan di Kemenkopolhukam pada Senin .
Sri mendadak heran ketika muncul pernyataan dari PPATK mengenai angka transaksi mencurigakan Rp 300 triliun. Padahal ia belum menerima surat PPATK berkaitan hal itu hingga Sabtu . Beberapa hari berselang, Sri baru mendapatkan informasi resmi dari PPATK yang jumlah angkanya lebih fantastis hingga 349 triliun.
"65 surat itu nilainya 253 triliun. Artinya PPATK menengarai ada transaksi di dalam perekonomian entah itu perdagangan, pergantian properti yang mencurigakan kemudian dikirim ke kami untuk mem-Berikutnya, 99 surat adalah surat PPATK kepada aparat penegak hukum dengan nilai transaksi 74 triliun.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Gayus Lumbuun Setuju Jaksa Tolak Restorative Justice ke Mario DkkMantan hakim agung ini berpendapat tersangka kasus kekerasan terhadap David tidak bisa diselesaikan dengan restorative justice karena bisa timbulkan keresahan masyarakat.
Baca lebih lajut »
Penjelasan Panjang Lebar Sri Mulyani soal Rp 300 T, Nama Gayus DisebutSoal laporan transaksi mencurigakan Rp 300 triliun yang bikin geger publik, Menkeu Sri Mulyani mengatakan nilai itu berasal dari 300 surat PPATK kepada Kemenkeu sejak 2009.
Baca lebih lajut »
Komisi III DPR Panggil PPATK Terkait Transaksi Rp 300 T di Kemenkeu |Republika OnlineUntuk rapat dengan Mahfud Md, Komisi III DPR melakukan penjadwalan ulang.
Baca lebih lajut »
Muncul Usulan Ditjen Pajak Dipisah dari Kemenkeu, Stafsus Sri Mulyani: Kewenangan JokowiStafsus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Yustinus Prastowo mengatakan pemisahan Ditjen Pajak dari Kemenkeu adalah kewenangan Presiden Jokowi.
Baca lebih lajut »
Rp300 T Transaksi Mencurigakan di Kemenkeu, Komisi III DPR Panggil Kepala PPATKKomisi III DPR akan memanggil Kepala PPATK terkait dugaan transaksi mencurigakan senilai Rp300 triliun di Kemenkeu.
Baca lebih lajut »
ART Minta Kemenkeu Uber Perusahaan Tambang Penunggak Pajak di PangkepAnggota DPD RI Abdul Rachman Thaha (ART) minta Ditjen Pajak Kemenkeu uber perusahaan tambang peenang IUP di Pangkep penunggak pajak kepada negara.
Baca lebih lajut »