'Karena kan ruang geraknya memang dalam konteks, 'apakah ada semacam dugaan pelanggaran?' Segala macam itu memang di Bawaslu. Kalau KPU kan tidak dalam konteks ke sana.'
RI, August Mellaz justru melempar bola soal kasus itu kepada Bawaslu RI lantaran dianggap yang berwenang untuk menelusui dugaan pelanggaran di Pilkada Serentak.
Adapun Presiden memiliki hak untuk berpolitik diatur dalam Pasal 299 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum . Selain itu, aturan terkait kampanye juga sudah diatur dalam Peraturan KPU untuk pileg, pilpres hingga pilkada.
Prabowo Dukung Ahmad Luthfi Ahmad Luthfi-Taj Yasin Kpu
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
KPU Maros Klaim Fasilitasi Pemasangan APK Paslon Tak Langgar AdministrasiKPU Maros bantah tudingan Bawaslu terkait pelanggaran administrasi dalam pemasangan APK paslon Pilkada 2024, klaim sudah sesuai regulasi PKPU.
Baca lebih lajut »
Bayar Klaim Asuransi Alat Berat Rp 900 Juta, BRI Insurance Pastikan Proses Klaim Tak Bertele-teleBRI Insurance mengungkapkan, telah melakukan pembayaran klaim Asuransi Alat Berat sebesar Rp 900 juta.
Baca lebih lajut »
Bawaslu Imbau Cakada Tak Libatkan Aparat Desa di Kampanye Pilkada jika Tak Mau DipidanaBadan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) meminta kepada para calon kepala daerah (cakada), untuk tidak melibatkan aparat-aparat desa atau kelurahan ketika
Baca lebih lajut »
JPPKR Desak DKPP Pecat Komisioner KPU dan Bawaslu Lahat, Ini AlasannyaJPNN.com : Puluhan aktivis JPPKR mendatangi gedung Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia (DKPP RI), Senin (14/10).
Baca lebih lajut »
TII: KPU dan Bawaslu harus berani tegakkan PKPU terkait lembaga surveiManajer Riset dan Program The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research (TII) Arfianto Purbolaksono mengatakan KPU dan Bawaslu harus berani ...
Baca lebih lajut »
Cawabup Masih Terima Gaji sebagai Anggota DPRD, KPU Dilaporkan ke BawasluKPU Sumbawa Barat dilaporkan ke Bawaslu NTB atas dugaan pembiaran aktivitas politik cawabup Aheruddin yang masih terima gaji anggota DPRD.
Baca lebih lajut »