Klaim Bukan Turuti Maunya Prabowo, Legislator Demokrat Bongkar Alasan UU Kementerian Negara Wajib Direvisi

Revisi UU Kementerian Negara Berita

Klaim Bukan Turuti Maunya Prabowo, Legislator Demokrat Bongkar Alasan UU Kementerian Negara Wajib Direvisi
UU Kementerian NegaraPrabowoPrabowo Subianto
  • 📰 suaradotcom
  • ⏱ Reading Time:
  • 17 sec. here
  • 7 min. at publisher
  • 📊 Quality Score:
  • News: 27%
  • Publisher: 53%

'...Dan UU Kementerian lembaga ini memang belum ada revisi sejak 2008.'

Herman mengklaim jika UU tersebut sudah cukup lama tak alami perubahan sejak 2008 dan sudah saatnya direvisi. terhadap pelaksanaan dan implementasi UU itu. Dan UU Kementerian lembaga ini memang belum ada revisi sejak 2008," kata Herman di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu .Menurutnya, politik sangat dinamis, sehingga butuh sejumlah penyesuaian mengikuti kebutuhan, terutama mengenai nomenklatur Kementerian.

Lebih lanjut, sebagai anggota Baleg DPR, dirinya juga akan melihat sejauhmana urgensi dalam revisi tersebut. "Besok akan dimulai pembahasan ditingkat Panja," kata Supratman di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, dikutip Rabu.direvisi atas dasar adanya putusan Mahkamah Konstitusi untuk mengubah pasal 10.

Berita ini telah kami rangkum agar Anda dapat membacanya dengan cepat. Jika Anda tertarik dengan beritanya, Anda dapat membaca teks lengkapnya di sini. Baca lebih lajut:

suaradotcom /  🏆 28. in İD

UU Kementerian Negara Prabowo Prabowo Subianto Nomenklatur Kementerian Demokrat

Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama

Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.

Gerindra Klaim Wacana Revisi UU Kementerian Negara Bukan untuk Kepentingan PolitikGerindra Klaim Wacana Revisi UU Kementerian Negara Bukan untuk Kepentingan PolitikMenurutnya, kalau pun UU tersebut direvisi juga untuk memaksimalkan kerja-kerja ke depannya.
Baca lebih lajut »

Muncul Usulan Baru Di Rapat Baleg DPR: Aturan Jumlah Kementerian Diubah, Diganti Sesuai Kebutuhan PresidenMuncul Usulan Baru Di Rapat Baleg DPR: Aturan Jumlah Kementerian Diubah, Diganti Sesuai Kebutuhan PresidenPasal 15 tentang jumlah keseluruhan kementerian, mengatur jumlah keseluruhan kementerian paling banyak 34 kementerian
Baca lebih lajut »

Dasco Klaim Revisi Undang-Undang Kementerian Negara Belum Dibahas PrabowoDasco Klaim Revisi Undang-Undang Kementerian Negara Belum Dibahas PrabowoWakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menegaskan, adanya revisi Undang-Undang Kementerian Negara bukan untuk mengakomodasi jumlah menteri tertentu.
Baca lebih lajut »

Gerindra Klaim Prabowo Belum Bahas soal Penambahan Jumlah KementerianGerindra Klaim Prabowo Belum Bahas soal Penambahan Jumlah KementerianMenurut Gerindra, Prabowo masih merancang janji program yang disampaikan saat kampanye Pilpres 2024.
Baca lebih lajut »

Demokrat Klaim Penambahan Kementerian di Kabinet Prabowo-Gibran Bermanfaat untuk RakyatDemokrat Klaim Penambahan Kementerian di Kabinet Prabowo-Gibran Bermanfaat untuk RakyatPenambahan jumlah kementerian ini digadang akan terwujud di pemerintahan Prabowo-Gibran dan totalnya akan menjadi 40 kementerian.
Baca lebih lajut »

Klaim Tak Ikut Campur, Jokowi Tak Masalah Prabowo Tambah Kementerian Jadi 40 Pos?Klaim Tak Ikut Campur, Jokowi Tak Masalah Prabowo Tambah Kementerian Jadi 40 Pos?Hal itu disampaikan Jokowi merespons kabar nantinya Prabowo bakal mengubah jumlah nomenklatur kementerian menjadi 40 di pemerintahannya.
Baca lebih lajut »



Render Time: 2025-02-15 22:43:55